JABAR EKSPRES – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk pertama kalinya menembus angka Rp1,033 triliun, setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut meningkat sebesar Rp81,08 miliar dari sebelumnya Rp952,02 miliar.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menyebut capaian tersebut sebagai prestasi bersejarah yang menunjukkan kemandirian fiskal daerah semakin kokoh.
“Kenaikan PAD ini merupakan prestasi membanggakan. Hal ini menunjukkan kemandirian fiskal daerah semakin kuat, terutama dari sektor pajak dan retribusi,” ujar Jeje dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat, Selasa (26/8/2025).
Baca Juga:Jeje Ritchie Pastikan Lagu Karatagan Bandung Barat Segera Punya HAKIMesin Politik Mandek, NasDem Kabupaten Bandung Barat Dirombak
Meski demikian, Jeje mengungkapkan bahwa secara keseluruhan pendapatan daerah setelah perubahan APBD 2025 justru mengalami penurunan tipis 0,25 persen, dari semula Rp3,46 triliun menjadi Rp3,45 triliun.
Namun, penurunan ini, kata dia, tidak menyurutkan optimisme, sebab di sisi lain belanja daerah justru mengalami kenaikan sebesar 2 persen menjadi Rp3,53 triliun.
“Kenaikan ini patut kita syukuri. Selama beberapa tahun terakhir, perubahan anggaran identik dengan pengurangan. Kini justru sebaliknya, pemerintah memiliki ruang fiskal lebih besar untuk mendorong pembangunan dan pelayanan publik,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa penyusunan perubahan APBD 2025 tetap berlandaskan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD serta selaras dengan visi daerah AMANAH (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis).
Menurutnya, visi ini bukan hanya slogan, tetapi menjadi pijakan dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Bagi masyarakat, pelayanan bukan sekadar angka dalam tabel anggaran, melainkan wujud nyata perhatian pemerintah,” katanya.
“Setiap rupiah yang kita anggarkan harus menjelma menjadi jalan lebih baik, sekolah lebih layak, puskesmas lebih ramah, lapangan kerja lebih luas, dan layanan administrasi yang cepat serta transparan,” sambungnya.
Baca Juga:Pemkab Bandung Barat Hapus Tunggakan PBB, Ancam PAD hingga Ratusan MiliarAtasi Kerentanan Pangan, Pemkab Bandung Barat Distribusikan 6 Ton Beras
Ia menambahkan, capaian tersebut tak terlepas dari peran DPRD Bandung Barat yang selama ini memberikan saran serta masukan proses pembahasan perubahan APBD.
Jeje menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci terciptanya pembangunan yang kondusif.
“Beberapa penyesuaian dalam rancangan perubahan APBD merupakan cerminan dari semangat kebersamaan. Dengan kerja sama yang baik, saya yakin hambatan yang muncul dapat diatasi,” ungkapnya.