JABAR EKSPRES – Korea Utara pada Senin (25/8) menyampaikan kecaman terhadap pertemuan akhir pekan lalu antara Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba dan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin menegaskan komitmen memperkuat kerja sama trilateral dengan Amerika Serikat untuk mendorong denuklirisasi penuh Pyongyang, sebagaimana dilaporkan media pemerintah Korea Utara.
Menurut kantor berita resmi Korean Central News Agency (KCNA), penguatan aliansi militer segitiga melalui kolaborasi erat antara Seoul dan Tokyo akan membawa konsekuensi serius bagi stabilitas di Semenanjung Korea serta kawasan Asia Timur Laut.
Baca Juga:Wajib Dibeli, Intip 7 Kelebihan Infinix Hot 60 ProSering Kehabisan Monies di Umamusume? Intip 7 Trik-nya di sini!
KCNA menggambarkan pertemuan Lee dengan Ishiba pada Sabtu di Tokyo—yang berlangsung sebelum agenda Lee bertemu Presiden AS Donald Trump—sebagai “pertunjukan diplomatik penuh kegelisahan” dari Seoul. Langkah itu, menurut mereka, bertujuan untuk menghapus “keraguan” di Washington.
Media tersebut juga menuding Lee sempat menimbulkan kecurigaan di Amerika Serikat akibat pernyataan bernuansa “anti-Jepang” saat dirinya masih menjabat sebagai pemimpin oposisi. Berbeda dari kebiasaan diplomasi Korsel sebelumnya, Lee lebih dahulu berkunjung ke Tokyo ketimbang Washington setelah resmi menjabat pada Juni lalu.
KCNA menyebut perjalanan ke Tokyo itu dimaksudkan untuk “menghapus keraguan tuannya serta menghindari krisis diplomatik,” sekaligus menunjukkan kepada Gedung Putih bahwa kebijakan Seoul kini “mengutamakan” hubungan dengan Jepang. Media Korea Utara itu menggambarkan relasi Tokyo–Seoul sebagai “poros” aliansi trilateral.
“Realitas ini dengan jelas memperlihatkan sifat konfrontatif yang tercela dari Lee,” tulis KCNA, seraya menuding sang presiden menggunakan isu perdamaian dan keamanan regional “sebagai alat tawar-menawar” serta “bertindak sebagai pengintai” guna memperkuat kerja sama militer yang dinilai agresif.
Korea Utara menegaskan tidak akan tinggal diam menghadapi perkembangan yang mereka nilai berbahaya, menyalahkan AS beserta sekutunya yang disebut berupaya memperluas hegemoni di kawasan.
Meski pemerintahan Lee mengedepankan pendekatan lebih damai terhadap Pyongyang—berbeda dengan pendahulunya, Yoon Suk Yeol yang lebih keras—hingga kini Korea Utara tetap menolak membuka dialog dengan Seoul.*