JABAR ESKRPRES – Sekretaris Jenderal Kelompok Inisiatif, Dadan Ramdan, menilai pemerintah daerah di Jawa Barat belum sepenuhnya berkomitmen mendorong transisi energi dari fosil menuju energi terbarukan.
“Kita hari ini berhadapan dengan krisis lingkungan dan energi. Krisis ini terkait dengan sumber energi fosil, seperti minyak, gas, dan batu bara. Sehingga global dunia berkomitmen menjalankan transisi energi,” ujar Dadan kepada wartawan usai diskusi Mendorong Percepatan Transisi Energi di Jabar, Bandung, Kamis (14/8).
Menurut Dadan, komitmen global itu harus dijalankan pemerintah Indonesia dan diikuti pemerintah provinsi, kabupaten, hingga desa. Namun dari aspek kebijakan anggaran, dia melihat belanja energi terbarukan pada periode 2020–2025 justru cenderung menurun.
Baca Juga:Rasmus Hojlund Semakin Dekat ke San Siro, AC Milan Siap Pulangkan Sang Striker ke Serie ABesiktas Serius Kejar Jadon Sancho
“Ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten belum berkomitmen transisi energi fosil menuju energi terbarukan,” katanya.
Dia menyebut Jawa Barat memiliki potensi energi terbarukan yang besar dan dukungan anggaran yang memadai. “Seharusnya ini jadi konsen pemerintah dan harus dituangkan RPJMD 2024–2025 bahkan harus jadi prioritas,” kata Dadan.
Padahal sektor energi berhasil menyumbang pendapatan besar, tetapi hanya Rp2,3 miliar dialokasikan untuk belanja energi. “Dalam Rp2,3 miliar itu sebetulnya ke supervisi, pengawasan, pengadaan solar panel, pengadaan biogas,” ujarnya.
Dadan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang penambahan kewenangan pemerintah provinsi. Berdasarkan aturan itu, Pemprov Jawa Barat dapat memfasilitasi dana hibah kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Menurutnya, hal tersebut baik untuk penyedia maupun pengguna sektor energi terbarukan. Agar merek memakai energi bersih. “Misal lewat panel surya atau biogas,” katanya.
Dirinya mencontohkan praktik energi bersih di Karawang. “Seperti yang terjadi di kelompok tani Karawang, usaha keripik didukung solar panel. Itu meningkatkan produktivitas,” ujarnya.
Dadan menambahkan, survei yang dilakukan kelompoknya masih bersifat sampling, namun akan meningkat jika ada data yang jelas dan terarah.
Baca Juga:Ekonomi Syariah di Jateng Terus BerkembangBanyak Kawasan Industri, Pengusaha Australia Didorong Investasi di Jawa TengahÂ
Dia memperkirakan 30 persen anggaran energi dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha UMKM, termasuk pelaku usaha di sektor energi bersih.
“Tiga ribu UMKM cukup potensial. Biar PLN melayani rumah tangga. Berkontribusi buat pengurangan emisi,” pungkasnya.Komitmen Pemprov Jabar pada Transisi Energi Dinilai Masih Lemah