JABAR EKSPRES – Perosalan ketimpangan ekonomi di Jawa Barat menjadi sorotan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerisndra Daddy Rohanady.
Menurutnya, ketimpangan ekonomi di Jawa Barat masih terbilang tinggi. Meski disisi lain pertumbuhan perekonomian di Jawa Barat menujukan tren positif.
‘’Namun jurang antara si kaya dan si miskin masih terasa lebar dan ini harus segera diperbaiki,’’ kata Daddy dlam keterangannya, (13/8/2025).
Baca Juga:Ketimpangan Ekonomi di Jabar Masih Tinggi, Pemprov Harus Lakukan Terobosan!Perda Perubahan Pajak Daerah dan Restribusi Segera Dibahas
Daddy menyebutkan, angka rasio gini yang dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat. Dari kisaran 0,39 pada 2020, kini angkanya mendekati 0,43 pada 2024.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak ada artinya bila hanya dinikmati segelintir kelompok. Ketimpangan ini bisa menjadi bom waktu sosial,” ujar Daddy.
Menurutnya, kesenjangan tidak hanya tampak antar individu, melainkan juga antarwilayah.
Wilayah utara dan perkotaan di Jabar masih menjadi pusat konsentrasi ekonomi, sementara wilayah selatan relatif tertinggal.
Data menunjukkan kontribusi PDRB masih bertumpu pada kawasan industri besar seperti Bogor, Bekasi, dan Karawang.
“Padahal masyarakat di Priangan Timur atau wilayah selatan juga berhak merasakan pembangunan yang sama,” kata dia.
Dirinya menyebut ketimpangan antara kota dan desa juga menonjol. Di kawasan perkotaan, angka rasio gini lebih tinggi dibandingkan pedesaan.
Daddy mengatakan jurang ekonomi lebih terasa di kota, di mana gaya hidup konsumtif dan biaya hidup mahal memperlebar disparitas.
Menurut Daddy, kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Baca Juga:Kepala Disarpus Kota Bandung Diduga Bemasalah, Wali Kota Desak Lakukan Evaluasi Ini Dia, Dugaan Kasus Pengkondisian Proyek yang Libatkan Wakil Wali Kota Bandung dan Anggota Dewan
Target menekan ketimpangan ke level yang lebih ideal tidak boleh sekadar janji, tetapi diwujudkan dengan kebijakan nyata.
“Perlu ada penguatan ekonomi berbasis rakyat, akses pendidikan dan kesehatan yang lebih merata, serta dorongan konkret untuk UMKM,” katanya.
Daddy menegaskan, pembangunan Jawa Barat harus diarahkan pada pemerataan. Infrastruktur tidak boleh hanya menumpuk di kawasan maju, melainkan harus menjangkau pelosok.
“Pertumbuhan tanpa pemerataan hanyalah fatamorgana. Kita ingin pembangunan yang benar-benar menghadirkan keadilan sosial bagi warga Jawa Barat,” kata dia.
Dewan akan selalu mendukung untuk menekan ketimpangan rasio gini ini dengan mengalokasikan anggaran untuk berbagai program perencanaan.