Tancap Gas! Pemprov Jabar Puncaki Realisasi Belanja Daerah

Ngebut, Pemprov Kini Puncaki Realisasi Belanja Daerah
Sekda Jabar Herman Suryatman. (Dok Humas Pemprov Jabar
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kini mnduduki posisi teratas dalam realisasi belanja daerah secara nasional.

Posisi ini diraih setelah sebelumnya berada di urutan ketiga di bawah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) pada evaluasi awal Juli lalu.

Peningkatan ini terungkap dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada Senin (11/8).

Baca Juga:Gagal di Community Shield, Van Dijk Akui Liverpool Belum Siap Jaga TahtaJay Idzes Tembus Serie A Lagi: Resmi Gabung Sassuolo, Siap Hadapi Juara Bertahan!

Dalam rapat itu, Data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri mencatat Jawa Barat realisasi belanja APBD hingga 10 Agustus 2025 sudah mencapai 52,08 pesen. Sementara realisasi pendapatan di angka 54 persen.

Tito Karnavian turut mengapresiasi capaian itu. Menurutnya, realisasi belanja daerah yang sudah di atas 50 persen menunjukkan kinerja positif. Dampaknya juga ke masyarakat. “Itu kan berarti uang ikut beredar di masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Sekda Jabar), Herman Suryatman, mengungkapkan bahwa pihaknya memang sedang melakukan percepatan dalam merealisasikan belanja daerah.

Pada akhir Juli, realisasi masih berada di angka 45,65 persen. “Ini memang kami ada percepatan,” bebernya.

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jabar juga ditekankan untuk mempercepat belanja daerah yang memang sudah direncanakan dan disepakati. “Jadi ini kerja bersama. Antar OPD di bawah arahan Pak Gubernur,” terangnya.

Menurut Herman, capaian yang disampaikan Kemendagri itu sudah sejalan dengan rencana. Tapi pihaknya masih belum puas. Makanya upaya percepatan terus dilakukan. “Kami inginya bisa tembus 60 persen,” katanya.

Saat ini juga telah diterbitkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2025 tentang penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5 untuk etalase konstruksi dan kesehatan, yang kini beralih ke Versi 6.

Baca Juga:Ribuan Peserta dari 22 Negara Ramaikan Dieng Trail Run 2025, Dongkrak Pariwisata JatengHujan Deras Picu Longsor di Bubulak Bogor, Jalan Setapak Tertutup Material

Herman meminta kepada para OPD juga cepat beradaptasi. “Kami dorong juga untuk lelang cepat,” sambungnya.

Diketahui dalam Rapat Pengendalian Inflasi sebelumnya atau awal Juli lalu, Jabar sempat dapat sentil dari Mendagri. Alasanya karena realisasi belanja kalah dengan NTB dan DIY. Padahal biasanya ada di posisi teratas.(son)

0 Komentar