JABAR EKSPRES – Proses verifikasi calon Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Cimahi periode 2025–2028 sempat diwarnai dinamika dan perbedaan pandangan di kalangan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).
Namun, para kandidat kini menegaskan komitmen untuk mengedepankan kondusivitas demi kelancaran Musyawarah Daerah (Musda).
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula A Pemerintah Kota Cimahi pada Sabtu, 8 Agustus 2025. Calon Ketua KNPI Kota Cimahi, Sulthan Mujahid Abdul Jabbar, menyampaikan seluruh calon telah memberikan klarifikasi terkait latar belakang dan maksud dari peristiwa yang sempat memicu perbedaan pendapat.
Baca Juga:Polemik Pengembangan Pasar Kreatif Jawa Barat, Sebagian Dihentikan SementaraAjak Warga Kibarkan Merah Putih, Bupati Bogor: Benteng Terakhir adalah Persatuan!
“Harapannya, tidak ada lagi konflik di ranah tersebut, sehingga kita dapat terus berprogres. Tahapan pelaksanaan Musda pun sudah semakin dekat,” ujar Sulthan kepada awak media.
Sulthan menegaskan, para calon tidak memiliki keberatan terhadap mekanisme yang akan dipilih, baik itu melanjutkan rekonsiliasi maupun menempuh jalur demokrasi.
“Kami sepakat mengembalikannya kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini panitia SC-OC atau Ketua DPD KNPI sendiri, dengan mempertimbangkan berbagai aspek,” jelasnya.
Menurut Sulthan, panitia telah memberikan tenggat waktu tiga hari kepada OKP untuk menyampaikan keberatan atau persetujuan.
“Saya juga mengimbau kepada para OKP agar menyampaikan pendapat secara prosedural, yaitu melalui surat resmi, apabila tidak sepakat terhadap hasil rekonsiliasi atau verifikasi berkas yang dilakukan panitia,” bebernya.
Ia juga mengingatkan pentingnya konsistensi terhadap ketentuan yang tertuang dalam AD/ART.
Meski tenggat waktu telah lewat, Sulthan menyarankan agar pandangan tetap disampaikan sehingga panitia memiliki gambaran yang utuh dari pihak yang setuju maupun tidak setuju, yang nantinya dapat menjadi dasar pengambilan keputusan.
Terkait mekanisme Musda, Sulthan menekankan pentingnya menjunjung tinggi kondusivitas.
Baca Juga:Groundbreaking Dapur SPPG, Kapolres Bogor Sebut Bisa Layani 20 Ribu Penerima Manfaat2 Truk Tabrakan di Bogor Selatan, Diduga Karena Rem Blong
“Baik demokrasi maupun aklamasi, keduanya adalah bagian dari proses demokrasi. Aklamasi pun saya nilai sebagai bentuk demokrasi, sedangkan voting menjadi opsi terakhir ketika tidak ditemukan solusi,” tuturnya.
Rencana pelaksanaan Musda dijadwalkan pada 23 Agustus 2025. Sulthan mengungkapkan, pihaknya telah mempersiapkan diri sejak awal, tidak hanya membangun silaturahmi dan kolaborasi, tetapi juga mulai membahas program kerja.