JABAR EKSPRES – Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa angka kemiskinan di Indonesia setiap tahun dikatakan menurun, namun di lapangan, jumlah orang miskin justru terasa semakin banyak.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hanya sekitar 8,57% penduduk yang dikategorikan miskin. Namun, coba Anda berjalan ke pasar tradisional, menyusuri gang-gang sempit, atau ke pinggiran kota, fakta yang tampak sangat jauh berbeda dari grafik-grafik presentasi resmi.
Jika ditelusuri lebih dalam, ada satu masalah besar yang menjadi penghambat utama dalam pemberantasan kemiskinan, korupsi yang merajalela di tubuh pemerintahan. Di negeri ini, korupsi bukan lagi sekadar penyakit, tetapi sudah menjadi budaya, begitu umum dan rutin, layaknya makan nasi setiap hari. Mungkin jika tidak korupsi sehari saja, ada pejabat yang merasa pusing.
Baca Juga:Berhenti Berhemat, Ini 7 Cara Realistis Dapat Rp1 Miliar Pertama Tanpa Warisan4 Cara Mendapatkan Rp100 Juta Pertama Tanpa Modal yang Bisa Anda Coba Sekarang
Bayangkan, triliunan rupiah yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, memperbaiki infrastruktur, atau membantu petani, justru berubah menjadi tas mewah, jam tangan mahal, dan perjalanan ke luar negeri bersama keluarga. Ironisnya, rakyat yang ditipu masih sempat mengucapkan, “Selamat bekerja, Pak. Semoga amanah.” Amanah dari mana? Bantuan sosial saja dikorupsi, dana pembangunan desa disulap menjadi vila pribadi. Dari kepala desa hingga menteri, nyaris tak ada yang luput dari jerat kasus korupsi.
Penyebab Masyarakat Indonesia Akan Terus Miskin
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini ibarat petugas kebersihan toilet umum, tidak pernah benar-benar bisa membersihkan sistem yang setiap hari terus dikotori. Yang kotor bukan hanya “airnya”, tapi sistemnya sendiri.
Lebih memprihatinkan lagi, setiap kali ada pejabat yang tertangkap, narasinya selalu seragam, “Saya dijebak.”, “Ini rekayasa politik.” Dan yang paling klise, “Mohon doanya. Saya tetap tawakal.”
Padahal ini bukan soal doa. Ini soal pengkhianatan terhadap hak-hak masyarakat kecil yang bahkan untuk makan pun masih kesulitan. Namun sayangnya, sebagian masyarakat kita masih mudah terharu melihat pejabat menangis saat di persidangan.
Tangisan para koruptor bukanlah wujud penyesalan, melainkan ketakutan akan kenyataan hidup di balik jeruji besi, tanpa pendingin ruangan dan kasur empuk. Di negara ini, korupsi telah menjadi semacam “bisnis keluarga.” Bukan hanya individu, satu dinasti bisa terlibat semua, seolah mewariskan bukan harta, tetapi dosa terhadap negara.