“Kami tidak ingin menghambat inovasi digital. Tapi semua pihak harus mendapat keadilan atas kontribusinya dalam ekosistem digital nasional,” tegas perwakilan Komdigi.
Namun, tak sedikit yang menilai wacana ini bisa memicu diskriminasi digital. Salah satunya adalah Winda Pramesti, peneliti kebijakan teknologi dan komunikasi.
“Jika layanan komunikasi jadi berbayar lewat skema internet premium, maka hanya mereka yang mampu yang bisa menikmati akses penuh. Ini bisa menambah ketimpangan digital,” ujarnya.
Baca Juga:Bansos PKH dan BPNT Agustus 2025 Sudah Cair, Begini Cara Cek Nama Penerima Pakai KTPRekomendasi Laptop untuk Pelajar yang Worth It Dibeli Tahun 2025, Murah dan Tangguh
Dalam menghadapi wacana ini, masyarakat diimbau untuk aktif memantau perkembangan kebijakan dan menyuarakan pendapat secara terbuka.
Sebab, keputusan yang akan diambil Kominfo nantinya akan berpengaruh langsung terhadap cara kita berkomunikasi, bekerja, dan belajar secara digital.
Wacana ini menjadi sinyal bahwa peta penggunaan internet di Indonesia sedang berada di persimpangan penting. Apakah internet akan tetap inklusif untuk semua, atau justru menjadi layanan eksklusif berbasis bayar?