JABAR EKSPRES – Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk mewajibkan pembelian paket internet premium bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan panggilan suara dan video melalui aplikasi Over The Top (OTT) seperti WhatsApp, Telegram, hingga Google Meet.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah menciptakan ekosistem digital yang lebih adil, terutama bagi operator telekomunikasi lokal yang selama ini dianggap menanggung beban infrastruktur jaringan, sementara perusahaan OTT menikmati keuntungan besar tanpa kontribusi signifikan.
Salah satu sumber internal di Komdigi menyebutkan bahwa OTT seperti WhatsApp, YouTube, dan Netflix dinilai telah mengambil keuntungan besar dari pengguna di Indonesia tanpa membayar atau berinvestasi langsung pada pembangunan infrastruktur jaringan di dalam negeri.
Baca Juga:Bansos PKH dan BPNT Agustus 2025 Sudah Cair, Begini Cara Cek Nama Penerima Pakai KTPRekomendasi Laptop untuk Pelajar yang Worth It Dibeli Tahun 2025, Murah dan Tangguh
“Selama ini yang bangun jaringan ke pelosok adalah operator lokal, tapi OTT hanya hadir dengan layanan digital mereka tanpa kontribusi. Ini menimbulkan ketimpangan,” jelas sumber tersebut.
Skema Internet Premium
Untuk mengatasi persoalan ini, Komdigi tengah mengkaji tiga skema berikut:
1. Internet Premium untuk Akses OTT
Skema ini akan mengarahkan pengguna agar membeli paket data khusus atau premium apabila ingin menggunakan layanan seperti WhatsApp Call, Telegram Video Call, Zoom, dan platform komunikasi digital lainnya.
Artinya, ke depan layanan OTT tidak lagi otomatis tersedia dalam paket data reguler.
2. Kualitas Layanan (QoS) Berbasis Kolaborasi
Komdigi mendorong agar penyedia layanan OTT melakukan kerja sama teknis dengan operator lokal guna memastikan kualitas jaringan dan kestabilan koneksi.
Kolaborasi ini juga ditujukan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi pengguna di Indonesia.
3. Skema Kontribusi Finansial dari OTT
Pemerintah juga mempertimbangkan agar perusahaan OTT dikenai kontribusi langsung kepada negara atau operator jaringan lokal.
Baca Juga:KJP Bulan Agustus 2025 Kapan Cair? Ini InformasinyaBegini Cara Verval Ijazah di Info GTK 2025 agar Lolos Validasi Tunjangan dan Seleksi PPPK
Ini sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan jaringan tanpa imbal balik yang selama ini terjadi.
Belum Final, Tapi Sudah Picu Polemik
Meski ketiga skema ini masih dalam tahap kajian dan belum akan diterapkan dalam waktu dekat, wacana penggunaan internet premium ini sudah memicu diskusi panas di tengah masyarakat digital.
Banyak pihak mempertanyakan dampaknya terhadap kebebasan akses internet dan kesenjangan digital di Indonesia.