JABAR EKSPRES – Persoalan banjir yang terus menghantui Kota Cimahi menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah kota.
Genangan air tak hanya menyulitkan warga, tapi juga berdampak langsung pada kerusakan infrastruktur dan potensi longsor, terutama di kawasan Cimahi Utara.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adithia Yudhistira, beberkan strategi tangani banjir kronis di Cimahi, mulai dari normalisasi sungai hingga koordinasi lintas daerah.
Baca Juga:UNIDA Raih Akreditasi "Unggul" BAN-PT, Siap Melangkah ke Kancah InternasionalCimahi Bangun Gedung UPDRS RSUD Cibabat, Target Rampung 5 Bulan dengan Anggaran Rp5 M
Adithia menegaskan, pihaknya telah memiliki kajian awal untuk mengurai masalah banjir tersebut, baik dari sisi mikro maupun makro.
Tahun depan, katanya, pembenahan drainase di jalan-jalan utama akan menjadi prioritas.
“Banjir ini skala makro dan mikro harus mulai kita kerjakan. Untuk skala mikro mulai tahun depan kita akan coba membenahi drainase yang ada di sepanjang jalan Kota Cimahi,” kata Adithia saat ditemui Jabar Ekspres Selasa (5/8/2025).
Lebih lanjut, ia mengungkap rencana membangun ground tank di sepanjang Jalan Amir Mahmud sebagai solusi genangan air yang kerap terjadi saat hujan deras.
“Itu untuk penuntasan,” tegasnya.
Tahun 2026, Pemkot Cimahi juga akan mulai melakukan normalisasi terhadap sungai-sungai, termasuk Sungai Cimahi dan sub-DAS yang mengalir ke wilayah Cigugur hingga Melong.
Proses ini juga akan menyentuh penertiban bangunan liar di sepanjang sempadan sungai.
“Bangunan liar yang berdiri di sepanjang sepadan sungai juga sudah kita layangkan surat, karena memang prosedurnya seperti itu,” ujar Adithia.
Baca Juga:Banjir di Megamendung Bogor Kembali Telan Korban Jiwa, Pria 75 Tahun Terseret Arus Hingga 2 KilometerWamenag: Kemenag Kini Fokus pada Layanan dan Pendidikan Keagamaan
Surat peringatan dikirim dalam tiga tahap. Bila tidak digubris, Pemkot siap melakukan pembongkaran secara langsung.
“Kemarin untuk sepanjang jalur Cilember saja sudah kita surati. Kalau tidak ada respons, pemerintah tinggal action,” ujarnya.
Namun, Adithia mengakui, pembongkaran bangunan ilegal tidak murah. Oleh karena itu, pihaknya mempertimbangkan untuk meminta bantuan dari Pemprov Jabar.
“Pak Gubernur sangat semangat membantu membongkar bangunan liar di sepanjang aliran sungai. Dari 19 titik yang kami surati, ternyata semuanya pabrik. Masa pabrik tidak kita intervensi? Kita harus berkeadilan,” ucapnya.
Adithia menekankan bahwa jika bangunan yang terdampak adalah rumah warga, maka penanganannya akan dilakukan secara khusus. Spesial case,” imbuhnya.