Normalisasi sungai dan sub-DAS saja membutuhkan anggaran hingga Rp80 miliar. Menurut Adithia, proses ini tidak bisa rampung dalam satu tahun.
“Tapi insya Allah kita keureuyeuh selama lima tahun ini,” tuturnya.
Di sisi lain, persoalan banjir di kawasan Melong disebutnya membutuhkan pendekatan lintas wilayah dan sektoral.
“Kami tidak bisa kerja sendiri. Harus ada intervensi dari Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Pemprov Jabar,” tegasnya.
Baca Juga:UNIDA Raih Akreditasi "Unggul" BAN-PT, Siap Melangkah ke Kancah InternasionalCimahi Bangun Gedung UPDRS RSUD Cibabat, Target Rampung 5 Bulan dengan Anggaran Rp5 M
Khusus wilayah Margaasih yang menjadi titik pertemuan aliran air, Pemkot Cimahi telah menjalin koordinasi dengan Pemkab Bandung. Hasilnya, program penanggulangan banjir dimasukkan ke dalam RPJMD masing-masing daerah.
“Alhamdulillah Pak Bupati Bandung sangat responsif. Beliau langsung memasukkan program penanggulangan banjir Melong dan Margaasih ke dalam RPJMD,” ujarnya.
Adapun untuk wilayah utara, Adithia menilai masifnya pembangunan menjadi penyebab sedimentasi di saluran air Cimahi.
“Material sedimen itu logikanya turun dari wilayah elevasi tinggi ke rendah. Ini harus dibahas bersama dalam konteks pembenahan tata ruang,” jelasnya.
Ia pun menyambut baik langkah Gubernur Jabar yang berencana melakukan kajian ulang tata ruang provinsi.
“Kita akan menginduk ke sana. Bila perlu harus ada penyesuaian agar linier dengan arah pembangunan Pak Gubernur menuju Jabar Istimewa,” tutup Adithia. (Mong)