JABAR EKSPRES – Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Demul), menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
Suara lantang, datang dari mantan Ketua DPD PAN Kabupaten Bandung Barat (KBB), Asep Bayu Rohendi. Ia menilai bahwa berbagai kebijakan Dedi Mulyadi terlalu terburu-buru, kurang melibatkan masyarakat, dan berpotensi menimbulkan dampak sosial yang serius.
ABR sapaannya menyebutkan bahwa sejumlah langkah kebijakan yang diambil Gubernur Demul mulai dari penataan tambang ilegal, pelarangan study tour, penataan pedagang kaki lima (PKL), hingga penerapan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB memunculkan kontroversi dan resistensi di tengah masyarakat.
Baca Juga:Perumda Tirta Anom Perbaiki Pipa Bocor di Banjar, Sejumlah Wilayah Alami Gangguan Pasokan AirKebijakan PPATK Blokir Rekening Nganggur 3 Bulan Dikritik, Warga: Banyak yang Jadi Korban Salah Sasaran
“Banyak kebijakan Pak Gubernur yang pro dan kontra. Seperti soal tambang, yang legal dievaluasi, yang ilegal langsung ditutup. Termasuk juga soal study tour, PKL, dan anak masuk sekolah pagi-pagi. Ini kebijakan banyak yang kontranya daripada yang pro,” ujar Asep, dalam keterangan resminya, Kamis (31/7/2025).
Salah satu kebijakan paling menonjol, kata Asep, penertiban tambang ilegal yang dilakukan secara masif. Dalam beberapa bulan terakhir, Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Demul menutup sejumlah tambang tanpa izin yang tersebar di wilayah Kabupaten Bogor, Sukabumi, hingga Bandung Barat.
Meski secara hukum langkah ini dinilai tepat, namun pelaksanaannya menuai reaksi keras dari masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada aktivitas pertambangan tersebut.
“Tanpa ada dialog atau solusi alternatif yang disiapkan pemerintah. Yang legal dievaluasi, yang ilegal langsung ditutup. Tapi warga yang menggantungkan hidup dari situ bagaimana? Harusnya ada proses transisi dan solusi ekonomi lain,” ungkapnya.
Kebijakan lain yang kontroversial, yakni larangan kegiatan study tour bagi siswa sekolah. Demul menyebut kebijakan ini bertujuan menekan pengeluaran orang tua dan menghindari kejadian kecelakaan selama perjalanan. Namun, pelarangan total tanpa alternatif justru memukul sektor transportasi wisata dan menyebabkan keresahan di kalangan orang tua dan pelajar.
“Larangan ini merugikan pelaku usaha transportasi dan pariwisata edukatif. Padahal banyak yang menggantungkan hidup dari jasa ini. Harusnya dikaji dan ditata, bukan dilarang sepenuhnya,” katanya.