Penataan pedagang kaki lima (PKL) juga tak luput menjadi sorotan ABR. Misalnya, kata Asep, di berbagai titik keramaian seperti alun-alun, stasiun, dan area publik lainnya, Pemprov Jabar gencar melakukan relokasi PKL demi estetika kota. Namun, banyak pedagang mengaku kehilangan penghasilan karena lokasi baru yang kurang strategis.
“Estetika kota penting, tapi jangan sampai mengorbankan perut rakyat kecil. PKL perlu ditata, bukan disingkirkan,” tegasnya.
Kebijakan lain yang tak kalah kontroversial adalah aturan masuk sekolah pukul 06.30 WIB. Menurut Demul, kebijakan ini untuk mendisiplinkan siswa dan menyesuaikan dengan kondisi sosial-budaya. Namun, banyak pihak mengkhawatirkan dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental anak, terutama yang tinggal jauh dari sekolah.
Baca Juga:Perumda Tirta Anom Perbaiki Pipa Bocor di Banjar, Sejumlah Wilayah Alami Gangguan Pasokan AirKebijakan PPATK Blokir Rekening Nganggur 3 Bulan Dikritik, Warga: Banyak yang Jadi Korban Salah Sasaran
Tak sedikit, lanjut Asep Bayu, orang tua melaporkan bahwa anak-anak harus bangun sebelum subuh untuk bisa tiba tepat waktu, bahkan ada yang berangkat dalam kondisi gelap dan belum sarapan.
“Ini kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat, harusnya ada dialog terlebih dahulu. Jangan langsung main terapkan,” ujar ABR.
ABR menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan bertujuan menjegal kinerja Gubernur atau Pemprov Jabar. Ia mengaku justru memberikan masukan sebagai bentuk kepedulian terhadap dampak sosial yang ditimbulkan dari kebijakan-kebijakan yang cenderung sepihak.
“Mungkin saya ngasih masukan saja sedikit buat Pak Gubernur. Ini bentuk rasa sayang saya kepada Pak Dedi. Alangkah bagusnya bapak mengajak duduk bersama orang-orang yang terdampak sebelum kebijakan dilakukan,” ujarnya.
ABR juga mendorong agar Gubernur Demul membuka ruang dialog dan musyawarah sebelum mengeluarkan regulasi yang menyentuh kehidupan masyarakat luas.
“Dengan melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan warga terdampak, kebijakan bisa lebih adaptif dan berkeadilan,” tandasnya. (Wit)
Reporter: Suwitno