JABAR EKSPRES – Ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok kembali membayangi masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, pemerintah daerah harus bertindak cepat untuk merespons lonjakan harga sejumlah komoditas pangan strategis yang berpotensi memperburuk inflasi di daerah.
“Tolong data ini betul-betul dipakai dan jadi warning untuk daerah-daerah yang (inflasinya) di atas 3 (persen), tolong segera untuk melakukan rapat, jangan diam. Para kepala daerah minimal segera, segera mempimpin rapat dengan dinas-dinasnya, dengan BPS (Badan Pusat Statistik), kemudian dengan para asosiasi pedagang di daerahnya masing-masing,” kata Tito dikutip dari ANTARA, Kamis (24/7).
Menurut data yang diterima Kemendagri, daerah yang mengalami kenaikan harga komoditas utama pada minggu ketiga Juli 2025 meningkat dibandingkan minggu kedua.
Baca Juga:Harapan Baru Desa Terpencil, Kementerian PU Alokasi Rp630 Miliar Bangun 63 Jembatan Gantung di 2026Akademisi Fisib Unpak Tanggapi Video Hoax di Pakansari, Content Creator Harus Punya Etika
Misalnya, kenaikan bawang merah yang sebelumnya terjadi di 260 daerah, kini menjadi 277 daerah. Untuk cabai rawit, kenaikan terjadi di 258 daerah, naik dari sebelumnya 250. Sementara beras mencatat lonjakan paling tajam, dari 178 daerah kini menjadi 205 daerah.
Kondisi ini pun men jadi perhatian serius mengingat ketiga komoditas tersebut berkontribusi besar terhadap laju inflasi di berbagai wilayah.
Tito mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap isu ini. Bahkan, dalam sebulan, Presiden bisa dua kali meminta laporan perkembangan inflasi dari Mendagri, khususnya terkait komoditas pangan.
Fokus utama dalam pengendalian inflasi harus dirarahkan pada kebutuhan pokok rakyat. Mendagri menyoroti komoditas beras sebagai prioritas nomor satu karena menyangkut konsumsi harian masyarakat.
“Harga beras ini menjadi atensi nomor satu Bapak Presiden, karena ini memang komoditas yang perlu diamankan. Di negara ini yang paling penting ada dua, satu adalah komoditas beras karena itu lahirnya Bulog untuk mengatur masalah beras. Yang kedua adalah BBM, Bahan Bakar Minyak terutama, karena kalau du aitu naik dampaknya langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Dalam acara peluncuran 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih di Klaten, Presiden menyinggung praktik curang yang merugikan masyarakat, seperti pengoplosan beras yang menyebabkan harga terus melambung meskipun stok mencukupi.
Presiden menyebut oknum pelaku sebagai “vampir” karena menghisap darah rakyat melalui manipulasi harga pangan.