“Tinggal kita penyempuraan, baik itu Perdes, bagi hasil antara SHU yang akan diraih oleh koperasi dan saya ingatkan sekali lagi,” ucapnya.
Kang DS berharap, ketua Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat ditunjuk sesuai kredibilitas dan kapabilitas, bukan semata karena punya ikatan saudara ataupun tim sukses.
“Tapi lebih cenderung menunjuk orang yang betul-betul profesional. Saudara boleh dan termasuk tim sukses boleh, tapi tetap harus profesional. Ini akan menjadikan suatu energi tambahan untuk desa membangun ke depan,” paparnya.
Baca Juga:PGN Percepat Penguatan Infrastruktur Gas, Jawab Tantangan Distribusi dan Akses Energi NasionalProyek Mangkrak Tak Bertuan! Bupati Bandung Tuding Itu Tugas Provinsi Tapi Pemprov Jabar Tepis Tudingan
‘Ada dua keuntungan yang akan diterima oleh desa. Pertama bahwa dana desa dari Pemerintah Pusat itu bisa berjalan untuk pembanguan, dan ada tambahan support dari hasil usaha dari koperasi,” lanjut Kang DS.
Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu mengungkapkan, ciri khas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayahnya, unit usahanya memanfaatkan potensi di pertanian.
“Ciri khasnya mayoritas pertanian, karena kita mempunyai 80 ribu hektare lahan pertanian, yang tentunya ini tinggal langsung rapihkan,” ungkap Kang DS.
“Makanya saya ingin bertemu langsung dengan para kepala desa, ketua BPD, Koperasi dan BUMDes, untuk diskusi face to face. Saya enggak mau katanya kepala dinas, gak mau,” tambahnya.
Kang DS menyampakan, dirinya ingin mengetahui juga secara langsung, laporan dari para camat se Kabupaten Bandung, terkait pembentukan dan perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di masing-masing wilayah.
“Apakah camat hadir di tengah masyarakat, termasuk mengawal suksesi dalam pembentukan koperasi. Jangan sampai kita sudah kuat, legalitas sudah selesai, tapi tidak ada implementatif-implementatif,” pungkasnya. (Bas)