Penutupan SD Negeri Putraco bukan sekadar masalah sepi peminat, tetapi cerminan ketimpangan kualitas pendidikan dan lemahnya strategi pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sekolah negeri.
Tanpa upaya jangka panjang untuk meningkatkan mutu pendidikan negeri, kebijakan pengalihan siswa hanya menjadi solusi permukaan yang mengabaikan akar masalah. Pemerintah Kota Bandung perlu berbenah, bukan sekadar mengandalkan sektor swasta untuk menanggung beban pendidikan.
Keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menutup SD Negeri Putraco akibat minimnya pendaftar memicu kritik tajam dari kalangan akademisi. Kebijakan ini dinilai sebagai solusi instan yang mengabaikan dampak sosial dan ketimpangan akses pendidikan dasar di wilayah setempat.
Baca Juga:Pemerintah Pulangkan Jenazah PMI Korban Kecelakaan Kerja di Korea Selatan dan Serahkan Santunan BPJS KetenagakerjaanWaspada! Ini 20 Titik Lokasi jadi Sasaran Operasi Patuh Lodaya 2025 di Bandung
Akademisi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Yani Andriani, mengecam penutupan tersebut sebagai langkah gegabah. Ia menegaskan bahwa rendahnya minat masyarakat seharusnya mendorong evaluasi menyeluruh, bukan penutupan sekolah.
“Sepinya peminat harusnya jadi alarm untuk introspeksi. Apakah fasilitas kurang memadai, mutu pengajaran lemah, atau kalah saing dengan sekolah swasta? Penutupan adalah jalan pintas yang buruk,” ujar Yani kepada Jabar Ekspres melalui sambungan telepon, Senin, 14 Juli 2025.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan bahwa daya tampung siswa SD Negeri Putraco telah dialihkan ke sekolah terdekat, termasuk swasta, dan mengklaim situasi terkendali. Namun, Yani menilai pendekatan ini mengesampingkan realitas sosial-ekonomi masyarakat.
“Tidak semua keluarga mampu atau bersedia menyekolahkan anak ke swasta, apalagi jika lokasinya lebih jauh. Pemkot harus mempertimbangkan kondisi warga sekitar, bukan hanya memindahkan masalah,” tegasnya.
Yani juga mempertanyakan kolaborasi dengan sekolah swasta yang digadang-gadang sebagai solusi pemerataan. Meski ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penggratisan biaya pendidikan swasta, ia menekankan perlunya kejelasan soal pembiayaan dan standar kualitas.
“Jika swasta jadi tumpuan, harus ada jaminan biaya terjangkau dan kualitas setara. Tanpa itu, beban orang tua justru bertambah,” katanya.
Lebih jauh, Yani menyoroti dampak penutupan SD Negeri Putraco terhadap kepercayaan masyarakat. “Sekolah negeri adalah simbol kehadiran negara. Menutupnya bisa membuat warga merasa diabaikan, merusak identitas komunitas,” ungkapnya.
Baca Juga:BPJS Ketenagakerjaan Umumkan Pramudya Iriawan Buntoro Sebagai Direktur Utama Baru Gaji 132 Pegawai Tertunda, DPRD Kota Bandung Desak PDAM Tirtawening Bertindak
Ia mendesak Pemkot Bandung melibatkan publik dalam pengambilan kebijakan dan memprioritaskan revitalisasi sekolah bermasalah ketimbang menghapusnya. “Pemerintah harus berani berinvestasi pada perbaikan mutu, bukan sekadar mengalihkan siswa dan lepas tangan,” tutupnya. (dam/tur)