“Kita menunggu visi-visi Wakil Wali Kota hari ini yang dilahirkan kemarin. Saya kira progres-progres pembangunan sudah mulai kelihatan,” bebernya.
Ia mengakui, memang tidak bisa semua program langsung tampak hasilnya. Namun di bidang seni, ia melihat pemkot masih dalam tahap penjajakan awal.
“Cuman kalau memang misalnya ke bidang seni dan sebagainya, ya kan baru pelan-pelan Pak Wali sama Pak Wakil hari ini baru meraba-raba. Apalagi misalnya ditambah dengan anggaran yang tidak terlalu besar untuk Kota Cimahi,” tuturnya.
Baca Juga:Perusahaan Tambang di KBB Abai K3 dan BPJS, Buruh Jadi KorbanWacana Bioskop Belum Kunjung Hadir, Cimahi Hadapi Masalah Ruang dan Struktur
Selain fasilitas kesenian, Barkah menyoroti kawasan Cireundeu, wilayah adat di Cimahi yang dianggap memiliki nilai budaya tinggi, namun tidak mendapatkan perlakuan istimewa sebagai kawasan budaya.
“Misalnya kalau berbicara budaya, di Cimahi itu kan ada tempat yang sangat sakral, namanya Cireundeu. Itu kan harus dimaksimalkan Cireundeu seperti apa,” tegasnya.
Ia menilai, kontribusi pemerintah selama ini hanya sebatas pembangunan infrastruktur kecil, tanpa perencanaan jangka panjang terhadap ekosistem budayanya.
“Kontribusi dari Pemerintahan Kota Cimahi terhadap Cireundeu itu bukan hanya bikin gapura, tapi bagaimana calon-calon budaya di sana terbentuk, tetap terjaga. Bukan jadi lahan perumahan, tapi harusnya jadi betul-betul lahan budaya karena itu sudah bukan aset biasa,” tegas Barkah.
Padahal, lanjut Barkah, potensi Cireundeu sudah dikenal luas bahkan hingga mancanegara. Namun jika dibiarkan, nilai-nilai budayanya justru akan tergerus oleh pembangunan yang tidak berpihak pada pelestarian.
“Sebetulnya Cireundeu ini terkenalnya sudah sampai ke mancanegara. Banyak bule ke sana. Itu kan besar kalau dimaksimalkan. Yang dulunya sampah, pembuangan sampah yang terjadi korban dan sebagainya. Tempat-tempat yang berdekatan dengan budaya, Cireundeu dan sebagainya, kan sesuatu yang budaya itu sendiri akan menghilangkan budaya itu sendiri,” tandasnya. (Mong)