JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) merespons wacana perluasan wilayah Kota Cimahi dengan mengambil sejumlah kecamatan dari KBB.
Sekedar diketahui, wacana perluasan Kota Cimahi ini kembali mencuat setelah adanya usulan untuk memasukkan wilayah perbatasan seperti Ngamprah dan Parongpong ke dalam wilayah administrasi Kota Cimahi. Namun hingga kini, belum ada keputusan resmi terkait perubahan tersebut.
Selain itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pun sebelumnya mendukung perluasan wilayah Kota Cimahi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna Hari Jadi ke-24 Kota Cimahi, Sabtu (21/6) lalu.
Baca Juga:Pemprov Jabar Komitmen Sukseskan Piala PresidenKematian Juliana Marins, Warganet Brasil Salahkan Pemerintah Indonesia?
Dedi mengatakan akan segera mempertemukan kepala daerah terkait untuk membahas wacana tersebut dan berencana mempertemukan Wali Kota Cimahi, Wali Kota Bandung, Bupati Bandung, dan Bupati Bandung Barat pada awal Juli 2025.
“Saya mendukung perluasan wilayah Cimahi. Jadi mungkin awal Juli akan ada pertemuan untuk membicarakan hal ini bersama para kepala daerah,” kata Dedi.
Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, menyebut pentingnya dialog dan kajian mendalam sebelum ada keputusan perubahan batas wilayah.
“Setiap rencana penggabungan wilayah harus melibatkan semua pihak terkait,” ujar Asep Ismail, Kamis (26/6/2025).
Dikatakan Asep, bahwa batas wilayah KBB telah ditetapkan secara resmi sejak daerah tersebut menjadi daerah otonom pada tahun 2007.
“Tentu bagi kami, penentuan batas wilayah itu harus dibicarakan bersama. Kami bisa menerima hanya jika Cimahi ingin bergabung dengan Kabupaten Bandung Barat,” katanya.
Asep menegaskan bahwa perubahan batas wilayah bukan hanya persoalan administratif, tetapi menyangkut banyak aspek, termasuk partisipasi masyarakat, pendiri daerah, hingga pembahasan anggaran bersama DPRD.
Baca Juga:Menteri KKP Sebut Ikan Waduk Cirata Bermerkuri, Pembudidaya KJA Bandung Barat Protes!Belum Ada Kasus di Cimahi, Virus Hanta Tetap Jadi Perhatian Serius Dinas Kesehatan
“Kita ini ada pendiri, kemudian ada masyarakat, legislatif. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikaji secara seksama sebelum keputusan dibuat. Jadi saya dan Bupati tidak bisa menentukan sendiri,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa KBB merupakan hasil dari perjuangan panjang para tokoh pendiri, dan pemerintah tidak akan mengambil keputusan sepihak yang berpotensi mengabaikan sejarah tersebut.
“Kami memahami pentingnya menghormati sejarah dan keputusan para pendiri Kabupaten Bandung Barat,” ujarnya.
Meskipun demikian, Pemkab Bandung Barat tetap membuka ruang dialog dengan semua pihak yang terlibat.