“Intinya kita minta dinaikkan speknya, penyimpanan jangan yang rendah. Karena kalau penyimpanan hardisk 128 GB itu di tahun 2019 juga sudah segitu. Idealnya minimal penyimpanan 520 GB. Kalau bisa 1 Tera. Itu kan bukan milik anggota dewan tapi inventaris aset,” jelas Mahdi.
“Saya dengar untuk pengadaan tablet tahun ini awal itu 128 GB. Tapi kita tolak. Apalagi kalau yang 128 GB itu setelah di cek paling mahal kan cuma 10 juta. Sedangkan yang sekarang per unit Rp17 juta,” tambahnya.
Mahdi menilai kritik dari kalangan masyarakat yang meminta pengadaan tablet dibatalkan lantaran tak paham subtansinya. Menurutnya, pembelian tablet justru punya semangat efisiensi jangka panjang karena tak lagi perlu mengeluarkan biaya penggandaan berkas untuk 50 anggota DPRD.
Baca Juga:Oknum Polisi Diduga Melakukan Penipuan, Aksinya Terekam CCTV dan Korban Sudah Lakukan PelaporanTanpa Izin dan Kendali, Tambang Ilegal Menggurita di Bandung Barat
“Intinya kan judul kita efisiensi. Itu yang harus dipahami. Kita harus foto copy sekian banyak berkas kan sayang. Itu kan dalam rangka penghematan. Kalau dihitung-hitung lima tahun foto copy bisa sampai 50 juta,” tandasnya. (Wit)