JABAR EKSPRES – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang kembali memperbolehkan dinas menggelar rapat di hotel menuai sorotan. Sebab, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum sepenuhnya pulih, kebijakan ini dinilai tidak sensitif secara sosial dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
Pengamat Kebijakan Publik, Achmad Muhtar mengkritik tajam rencana tersebut. Ia menilai, di saat masyarakat masih berjuang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan pemulihan pasca-pandemi, justru pemerintah mempersilakan agar dinas-dinas mengajukan anggaran di APBD Perubahan untuk kegiatan rapat yang bisa dilakukan di kantor sendiri.
“Ini soal kepekaan sosial. Pemerintah daerah semestinya lebih bijak mengalokasikan anggaran. Prioritas saat ini seharusnya adalah memperkuat layanan publik dan membantu ekonomi rakyat kecil, bukan kembali menyewa hotel untuk rapat,” ujar Achmad kepada Jabarekspres, Kamis (19/6/2025).
Baca Juga:Pemkot Cimahi Naikkan HET Elpiji 3 Kg Jadi Rp19.600, Ini Alasan dan Dampaknya!Tuntut Kejelasan, Ratusan Warga Sukahaji Kembali Geruduk BPN Bandung!
Menurut Achmad, meski kebijakan ini disebut sebagai bentuk dukungan terhadap sektor perhotelan, pendekatan semacam itu sebaiknya dilakukan secara selektif dan berbasis data, bukan melalui aturan bersifat menyeluruh yang justru bisa memperlebar jurang antara kebutuhan birokrasi dan realitas masyarakat.
“Ini bukan soal menolak pemulihan ekonomi sektor hotel. Tapi, cara dan momennya yang keliru. Apakah rapat di hotel benar-benar lebih produktif? Apakah masyarakat merasa kebijakan ini memberi manfaat langsung? Itu yang harus dijawab Pemkot,” jelas Achmad.
Dirinya mengungkapkan, pemulihan ekonomi tidak boleh hanya bertumpu pada pendekatan instan seperti ini. Ia mendorong Pemkot Bandung untuk mengambil langkah yang lebih berdampak luas, seperti stimulus UMKM, penataan pasar tradisional, atau pelatihan kerja bagi masyarakat rentan.
“Kalau kita bicara soal pemulihan ekonomi, maka jangan hanya fokus pada hotel. Ada ribuan pelaku ekonomi kecil yang lebih membutuhkan sentuhan kebijakan langsung,” tegasnya.
Sebab, warga Kota Bandung saat ini masih banyak yang dihadapkan pada realitas stagnasi daya beli masyarakat, serta meningkatnya biaya pendidikan dan kesehatan. Diakuinya, alokasi dana untuk kegiatan non-prioritas bisa memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
Ketimbang memperbolehkan menggelar rapat di hotel lewat anggaran perubahan, dirinya menyarankan agar Pemkot Bandung melakukan audit menyeluruh terhadap kapasitas dan fasilitas rapat yang dimiliki oleh tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jika fasilitas yang ada masih layak dan mencukupi, maka kegiatan seharusnya bisa tetap dilakukan di lingkungan pemerintahan. (Dam)