BANDUNG – Kebijakan Pemerintah Kota atau Pemkot Bandung yang kembali mengizinkan dinas-dinas menggelar rapat di hotel memicu kritik pedas. Di tengah masyarakat yang masih terhuyung akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, kebijakan ini dinilai tidak peka terhadap kondisi sosial dan rawan memicu pemborosan anggaran.
Pengamat Kebijakan Publik, Achmad Muhtar, mengecam keras langkah Pemkot tersebut. Ia menyoroti ketidaksesuaian prioritas pemerintah daerah yang seharusnya fokus memperkuat layanan publik dan mendukung pemulihan ekonomi rakyat kecil, bukan menghamburkan anggaran untuk rapat di hotel yang bisa dilakukan di kantor pemerintahan.
“Di saat masyarakat berjuang menghadapi inflasi dan stagnasi daya beli, Pemkot Bandung justru membuka peluang pemborosan melalui rapat-rapat mewah. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal kepekaan sosial dan kepercayaan publik,” tegas Achmad kepada Jabar Ekspres, Kamis (19/6).
Baca Juga:Lagi Cari Pengacara Perceraian Surabaya Murah? ITS Law Firm Hadir untuk Anda!Tak Diperintah Ono Surono, Kades Pasir Munjul Tegaskan Ucapannya Spontan
Achmad menilai, meskipun Pemkot berdalih kebijakan ini mendukung sektor perhotelan, pendekatan tersebut terkesan gegabah dan kurang berbasis data. Ia mempertanyakan urgensi rapat di hotel, terutama ketika fasilitas internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih memadai. “Apakah rapat di hotel benar-benar meningkatkan produktivitas? Apakah masyarakat merasakan manfaat nyata? Pemkot harus menjawab ini dengan data, bukan asumsi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Achmad menegaskan bahwa pemulihan ekonomi tidak boleh hanya mengandalkan solusi instan seperti menyewa hotel. Ia mendesak Pemkot Bandung mengalihkan fokus pada langkah konkret yang berdampak luas, seperti stimulus untuk UMKM, revitalisasi pasar tradisional, atau pelatihan kerja bagi kelompok rentan. “Ada ribuan pelaku usaha kecil yang lebih mendesak butuh dukungan. Kebijakan harus berpihak pada mereka, bukan hanya segelintir sektor,” katanya.
Kebijakan ini juga dinilai berpotensi memperlebar jurang ketimpangan antara kebutuhan birokrasi dan realitas masyarakat. Dengan meningkatnya biaya pendidikan, kesehatan, dan stagnasi daya beli, alokasi anggaran untuk kegiatan non-prioritas seperti rapat di hotel dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap integritas pemerintahan.
Sebagai solusi, Achmad menyarankan Pemkot melakukan audit menyeluruh terhadap fasilitas rapat di setiap OPD. Jika fasilitas internal masih memadai, rapat seharusnya tetap digelar di lingkungan pemerintahan untuk menghemat anggaran. “Pemkot harus menunjukkan komitmen efisiensi dan empati. Jangan sampai kebijakan ini justru memperdalam krisis kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.