DPRD Sambut Baik Pembentukan Dewan Pertimbangan Agraria dan Lingkungan Hidup

Pembentukan Dewan Pertimbangan Agraria dan Lingkungan Hidup disambut baik DPRD Jabar
Pembentukan Dewan Pertimbangan Agraria dan Lingkungan Hidup disambut baik DPRD Jabar
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Koalisi Gerak Sabumi menyuarakan pembentukan Dewan Pertimbangan Agraria dan Lingkungan Hidup. Itu juga disambut baik oleh DPRD Jabar.

Gagasan tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat, Iwank, pada Selasa (10/6).

Dalam aksi itu, Walhi bergabung dengan Gerak Sabumi untuk menyampaikan aspirasi di DPRD Jabar setelah berorasi di depan Gedung Sate.

Baca Juga:Antusiasme Warga Tinggi, Transjabodetabek Bogor-Blok M Catat 6.000 Penumpang HarianSoal Dugaan Perselingkuhan ASN di Kabupaten Bogor, Kadisdik: Masih Diminta Keterangan!

Gagasan itu disampaikan bukan tanpa alasan, tetapi melihat berbagai kerusakan lingkungan dan ketimpangan agraria yang terjadi di Jabar.
Misalnya terkait lahan kritis yang tembus di angka 1,6 juta hektar ataupun berbagai penyusutan lahan hutan karena pembangunan properti maupun objek wisata.

Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa yang hari itu ikut menyambut masa turut merespon baik gagasan tersebut. “Itu gagasan bagus-bagus saja,” jelasnya.

Buky menambahkan, tugas dari DPRD adalah menampung aspirasi dari masyarakat. Aspirasi itu akan menjadi bekal untuk menjalankan fungsi pengawasan kepada roda pemerintahan yang dilaksanakan oleh eksekutif.

“Jadi setiap aspirasi akan menjadi nilai bagi kami. Jadi bekal,” sambungnya.

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono menambahkan, pihaknya juga sangat mendukung terkait reformasi agraria.

“Tanah untuk rakyat, itu memang amanah dari konstitusi dan sudah dicanangkan sejak Bung Karno,” tegasnya.

Ono melanjutkan, dalam menuntaskan berbagai masalah lingkungan di Jabar memang butuh kebijakan yang serius dan komperhensif.

Baca Juga:Dibuka Gubernur, Manunggal Leadership Retret Jawa Tengah Diikuti 438 Peserta!Rizky Ridho Cedera Hamstring, Siapkah Timnas Indonesia Hadapi Jepang?

Ia menyoroti bahwa persoalan seperti banjir tidak cukup diselesaikan hanya dengan menyegel beberapa bangunan atau membongkar objek wisata di Bogor.

Menurut Ono, permasalahan tersebut juga perlu masukan dari masyarakat dan komunitas. “Ini waktunya tepat. Karena akan membahas RPJMD. Lalu akan dibentuk pansus. Jadi nanti masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya,” jelasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Jabar Rizaldy D Priambodo menambahkan, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi setidaknya juga punya semangat yang sama dalam menjaga lingkungan. “Salah satunya dengan diterbitkan Pergub soal Alih Fungsi Lahan,” jelasnya.(son)

0 Komentar