JABAR EKSPRES – Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian belum lama ini memperbolehkan pemda kembali menggelar kegiatan di Hotel dan Restoran.
Hal tersebut menyusul banyak hotel yang terpuruk akibat pemahaman kebijakan efisiensi anggaran.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor menyambut baik peryataan Mendagri tersebut.
Baca Juga:Tumbangkan Subang hingga Pangandaran, Kabupaten Bogor Incar Juara Zona 1 Porprov XV Jabar 2025!Aktivitas Vulkanik Gunung Tangkuban Parahu Meningkat, Pemerintah Diminta Perkuat Edukasi dan Mitigasi Bencana!
Sekretaris Jenderal PHRI Kabupaten Bogor, Boboy mengaku senang dengan dibukanya lagi kegiatan di hotel.
“Kita menyambut baik karena dengan dibukanya lagi kegiatan di hotel, kebijakan yang sudah diterapkan dari pengusaha itu bisa ditarik lagi,” ujarnya saat dihubungi, Senin (9/6).
Boboy mengungkapkan, selama ini kebijakan efisiensi anggaran sangat berdampak dan berpengaruh pada sektor hotel dan restoran.
Dampaknya, kata dia, beberapa karyawan yang bekerja di hotel harus dikurangi jam kerjanya. Semisal, yang harusnya seminggu full harus dikurangi jadi lima hari kerja.
“Terus juga ada yang istilahnya tenaga casual, tenaga harian yang tadinya dipekerjakan distop dulu kan gitu, kalo PHK itu tidak ada,” ucapnya.
Dengan kembalinya Pemerintah Daerah berkegiatan di hotel, jam kerja karyawan akan kembali normal seperti sediakala.
Ia juga berharap karyawan-karyawan harian yang tadinya tidak dipekerjakan, dapat diperkerjakan lagi.
Baca Juga:Berkas Penyidikan Dinyatakan Lengkap, Tersangka Kasus Pelecehan Seksual Pasien di RSHS Bandung Segera Dilimpahkan ke Kejati! Bupati Bandung Dukung Usulan Sekolah Masuk Jam 6, Tunggu Arahan Menteri Pendidikan
“Sekarang setelah itu dicabut (kebijakan efisiensi), istilahnya aktivitas kegiatan ramai lagi di hotel dari mulai karyawannya aktif lagi,” pungkasnya.