JABAR EKSPRES — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah. Pada 26 Mei 2025, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada Pemkot Bandung.
Hasilnya, Kota Bandung berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini tertinggi dalam audit keuangan oleh BPK.
Capaian ini disambut dengan penuh syukur dan optimisme oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Ini merupakan kali kelima Kota Bandung mendapatkan opini WTP, setelah dua tahun berturut-turut sebelumnya, yakni 2022 dan 2023, hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Baca Juga:Pemkot Banjar Raih Opini WTP 16 kali Berturut-turut Tertinggi Se-Jawa BaratKomisi I Minta BKAD Efisiensikan Penataan Aset dan Keuangan Daerah Kota Bogor
Farhan menyebutkan, prestasi ini menjadi pemicu semangat untuk terus mendorong reformasi birokrasi, memperbaiki sistem tata kelola, memperkuat integritas, serta memastikan setiap rupiah dalam anggaran daerah digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
“Ini bukan hanya tentang angka-angka. Ini adalah refleksi dari semangat kolektif kita untuk membersihkan birokrasi dan memastikan pelayanan publik yang prima bagi warga Kota Bandung,” tegasnya.
Meski berhasil meraih opini WTP, diakui Farhan, catatan penting yang menjadi fokus pembenahan Pemkot Bandung, terutama dalam hal pencatatan dan pengelolaan aset tetap milik daerah.
Salah satu masalah besar yang berhasil diidentifikasi dan diperbaiki adalah selisih luas tanah yang disewakan dengan yang tercatat di daftar barang milik daerah.
Ditemukan bahwa terdapat 1.141 bidang tanah yang disewakan, dengan total luas yang ternyata lebih besar 139.495 m² dibanding data yang tercatat. Perbedaan ini menjadi perhatian serius dan telah dilakukan verifikasi serta koreksi data secara sistematis.