JABAR EKSPRES – Program Makan Bergizi Gratis tak hanya mendorong kualitas pertumbuhan bangsa, tapi juga meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian lokal.
Keterlibatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai rantai pasok, terus ditingkatkan demi menyukseskan program strategis pemerintah tersebut.
Diketahui, sektor UMKM saat ini tengah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, karena mampu menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional.
Baca Juga:Pemkab Bogor Fokus Kembangkan Geopark Halimun Salak sebagai Prioritas Wisata DaerahGuru Besar FK Unpad Tolak Kebijakan Kemenkes, Tuntut Evaluasi dan Reformasi Pendidikan Kedokteran
Upaya dalam meningkatkan produktivitas, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menyoroti pentingnya negara hadir untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pengusaha lokal.
“Jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting untuk pekerja-pekerja yang memang terlibat, supaya terlindungi semuanya,” katanya, Senin (19/5).
Menurut Maman, pentingnya perlindungan jaminan sosual ketenagakerjaan bagi pelaku UMKM, karena kita tidak pernah tahu jika terjadi apa-apa kepada pekerja-pekerja.
“Setidaknya mereka sudah dicover (dilindungi), diberikan jaminan perlindungan sosial yang aman bagi mereka,” tukasnya.
Sebagai wujud komitmen tersebut, dalam kegiatan piloting SPPG Ramah UMKM yang dilakukan di Cileunyi, Kementerian UMKM bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) mendaftarkan pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Pondok Pesantren Yayasan Al-Kasyaf ke dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Sementara itu, Deputi Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan BPJS Ketenagakerjaan, Ady Hendrata mengaku, menyambut baik kolaborasi tersebut.
Pihaknya pun menaruh perhatian besar, terhadap perluasan kepesertaan pada sektor informal dan UMKM, dalam skema perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Baca Juga:Keputusan Akhir Konvoi Persib dari Balai Kota ke Gedung Sate, Tak Salahi SE Cagar BudayaAlih Fungsi Lahan Jadi Penyebab Belasan Titik Longsor Terjadi di Lembang
“Hingga saat ini dari 64,2 juta pengusaha UMKM yang ada di Indonesia, baru 15,6 persen atau sekitar 10 juta diantaranya yang sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Ady.
Dia menilai, dengan melibatkan sektor UMKM pada program MBG, program ini bukan hanya mampu mencerdaskan generasi bangsa melalui pemenuhan gizi, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
“Tidak hanya membangun dari pusat tetapi membangun dari ladang, dari dapur, dari pasar dan dari tangan-tangan pekerja kecil yang menopang keberlangsungan hidupnya,” ucap Ady.
“Disini BPJS Ketenagakerjaan hadir sebagai wujud nyata komitmen negara untuk melindungi para pekerja yang terlibat didalamnya dari risiko risiko sosial yang dapat terjadi,” lanjutnya.