JABAR EKSPRES – Ketua Komisi I DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati turut merespon uji kompetensi seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) yang digelar Pemprov Jabar. Menurutnya, merit system manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dibangun patut jadi perhatian.
Politikus PKB itu menguraikan, pihaknya tidak begitu mempersoalkan terkait sistem pengisian atau seleksi untuk para eselon II, yang terpenting adalah beberapa kriteria yang patut jadi perhatian.
Misalnya terkait merit system manajemen ASN yang selama ini telah dibangun, artinya data kinerja ASN di lingkungan Pemprov Jabar itu telah ada. Sehingga kinerja ASN itu patut jadi pertimbangan dalam penempatan jabatan.
“Jadi merit system itu perlu diperhatikan,” tuturnya.
BACA JUGA: Jelang May Day, Ini Tuntutan Buruh di Jabar yang Akan Disuarakan Kepada Pemerintah!
Rahmat melanjutkan, aspek berikutnya tentu pengalaman ASN di dinas yang relevan, artinya jangan sampai yang terjadi adalah asal loncat pagar.
Misalnya dari Dinas Pariwisata dan kebudayaan lalu ke Dinas Pendidikan lalu Ke Badan Pendapatan, karena beberapa waktu terakhir pihaknya sering mendapat keluhan terkait fenomena tersebut.
“ASN kan juga perlu memperhatikan bidang keahliannya. Jangan asal loncat pagar demi mengejar persyaratan tertentu, jenjang karir juga perlu diperhatikan,” cetusnya.
BACA JUGA: Terdakwa Korupsi Timah Suparta Meninggal Dunia, Denda Dibebankan ke Ahli Waris?
Rahmat melanjutkan, aspek lain yang perlu diperhatikan adalah masukan lokal. Misal dari para pensiunan atau pihak terkait dalam dinas tersebut.
“Contohnya kalau yang mengisi Sekwan itu kan perlu perhatikan pendapat Ketua DPRD lah,” ucapnya.
Rahmat sendiri juga tidak mempersoalkan langkah Pemprov dalam menjaring ASN daerah dalam seleksi itu.
“Yang penting kan memenuhi kriteria dan aspek tadi, seperti soal merit system diperhatikan,” terangnya.
BACA JUGA: Kesbangpol Kota Banjar Gelar FGD untuk Cegah Aksi Anarki dalam Unjuk Rasa
Rahmat menambahkan, Pemprov atau Gubernur Jabar Dedi Mulyadi harapannya tidak menekankan imbal balik politis atau pertimbangan orang dekat dalam seleksi JPT itu.
“Harusnya tidak ya, jadi kalaupun ada kesempatan semua ASN bisa menempati posisi-posisi eselon II di Pemprov Jabar ya mempertimbangkan aspek-aspek tadi,” terangnya.(son)
