JABAR EKSPRES – Pemkab Bandung Barat menegaskan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi pedesaan.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), yang mewajibkan alokasi minimal 20 persen Dana Desa (DD) tahun 2025 untuk ketahanan pangan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat, Dudi Supriadi mengatakan, kebijakan Kemendes PDT yang mewajibkan 20 persen tersebut sebagai penyertaan modal bagi BUMDesa.
“Anggaran itu untuk mengelola sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta pengolahan pangan secara mandiri dan berkelanjutan,” kata Dudi saat dikonfirmasi, Minggu (27/4/2025).
Menurut Dudi, 165 desa di Bandung Barat diberikan dua pilihan dalam membentuk BUMDes, di antaranya, badan usaha tersebut mandiri di tingkat desa atau BUMDesa bersama, yang dikelola lintas desa dalam satu kecamatan.
BACA JUGA:Usai Dibiarkan Mangkrak Bertahun-tahun, Puluhan Kendaraan Plat Merah Milik Pemda KBB Bakal Dilelang!
Untuk memastikan program ini berjalan efektif, Pemkab Bandung Barat juga akan mengadakan pembinaan, penyuluhan, serta pelatihan bagi kepala desa dan perangkat desa.
Hal ini bertujuan agar mereka memiliki pemahaman yang kuat dalam pengelolaan bisnis berbasis desa.
Oleh karena itu, ia berharap para kepala desa tetap fokus pada program prioritas sesuai Permendes, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berbasis padat karya tunai.
“Tidak ada alasan untuk tidak bekerja maksimal. Desa harus terus membenahi diri dan memastikan BUMDes berfungsi optimal demi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu di Kecamatan Ngamprah, kepala desa di wilayah itu tengah mengoptimalkan pemanfaatan BUMDes. Salah satunya, Desa Cilame.
BACA JUGA:Solusi Pemerataan Ekonomi, Pemda Bakal Kembangkan Industri Pariwisata di Selatan KBB
Desa Cilame mengoptimalkan BUMDes dengan pemanfaatan dua aset desa, yaitu rumah Joglo dan lapang futsal yang dibangun di lahan seluas lebih dari 1 hektar.
“Dua aset lahan itu berada di kawasan Kompleks Cilame Permai RW 19. Kita optimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa,” kata Kepala Desa Cilame, Aas Mochammad Asor.
Ia menambahkan, aset berupa rumah Joglo dan lapangan futsal tersebut sebelumnya dikelola oleh pihak swasta dengan omset per tahunnya mencapai Rp60 juta. Sementara Desa Cilame hanya mendapatkan Rp12 juta hasil sewa lahan tersebut.
