JABAR EKSPRES – Pemkab Bandung Barat menegaskan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi pedesaan.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), yang mewajibkan alokasi minimal 20 persen Dana Desa (DD) tahun 2025 untuk ketahanan pangan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat, Dudi Supriadi mengatakan, kebijakan Kemendes PDT yang mewajibkan 20 persen tersebut sebagai penyertaan modal bagi BUMDesa.
Baca Juga:Kicau Merdu di Situ Mustika, Polres Banjar Gaungkan Wisata melalui Lomba Burung BerkicauBupati Bogor Terima Audiensi IPB University, Bahas Kolaborasi Desa Digital hingga Ketahanan Pangan
“Anggaran itu untuk mengelola sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta pengolahan pangan secara mandiri dan berkelanjutan,” kata Dudi saat dikonfirmasi, Minggu (27/4/2025).
Hal ini bertujuan agar mereka memiliki pemahaman yang kuat dalam pengelolaan bisnis berbasis desa.
Oleh karena itu, ia berharap para kepala desa tetap fokus pada program prioritas sesuai Permendes, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berbasis padat karya tunai.
“Tidak ada alasan untuk tidak bekerja maksimal. Desa harus terus membenahi diri dan memastikan BUMDes berfungsi optimal demi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
“Dua aset lahan itu berada di kawasan Kompleks Cilame Permai RW 19. Kita optimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa,” kata Kepala Desa Cilame, Aas Mochammad Asor.
Ia menambahkan, aset berupa rumah Joglo dan lapangan futsal tersebut sebelumnya dikelola oleh pihak swasta dengan omset per tahunnya mencapai Rp60 juta. Sementara Desa Cilame hanya mendapatkan Rp12 juta hasil sewa lahan tersebut.