Sehingga bisa membuka peluang untuk mengembangkan berbagai industri terkait, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Semangat terus dalam beternak, semoga langkah-langkah yang diambil dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi peternak,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Gabungan Koperasi Seluruh Indonesia (GKSI) sekaligus Ketua Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU), Dedi Setiadi, membenarkan bahwa hingga kini belum ada penampungan kohe bersama. “Kami memang belum punya sistem komunal untuk menampung kohe,” kata Dedi.
Baca Juga:Teh Diganti Sayur: Puluhan Hektare Lahan Pangalengan Gundul, PTPN Sebut Sudah Lapor Polisi Sejak 2024!Kasus Dokter Residen RSHS, Polda Jabar Segera Umumkan hasil Tes Psikologi Tersangka
Kendati menurutnya sudah ada sekitar 1.500 titik pengolahan kohe yang diubah menjadi biogas, kompos, hingga briket. Namun masalah baru muncul lantaran belum adanya pasar yang dapat menampung produk-produk tersebut.
“Kalau tidak ada pembeli, ya mubazir juga. Peternak perlu tempat, perlu pasar. Lahan tidak mungkin disediakan sendiri oleh peternak,” ujar Dedi.
Ia menambahkan, keberadaan regulasi dan peran pemerintah sangat dibutuhkan. Ia berharap Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dilibatkan sebagai solusi distribusi dan pemasaran produk kohe.
Lantaran menurutnya, masalah kohe bukan semata urusan kebersihan lingkungan, melainkan juga potensi ekonomi yang terhambat karena minimnya dukungan sistemik. Tanpa lahan penampungan dan pasar produk, para peternak terpaksa memilih cara instan namun berdampak panjang dengan membuang limbah ke sungai.
“Ini sudah waktunya pemerintah turun tangan menyusun regulasi dan jalur distribusi. Kami akan konsultasi ke Gubernur. Di Jawa Barat, ada ribuan peternak aktif dan 16 koperasi yang perlu solusi konkret,” tandas Dedi. (Wit)