JABAR EKSPRES – Kabar menggembirakan datang bagi warga Jawa Barat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar berencana untuk meningkatkan anggaran program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada 2025.
Tahun depan, anggaran per unit perbaikan rutilahu akan ditingkatkan menjadi Rp 40 juta, yang sebelumnya hanya Rp 20 juta.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jabar, Indra Maha, menjelaskan bahwa langkah ini diambil sesuai dengan arahan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.
Baca Juga:Polres Bogor Berlakukan One Way Menuju Puncak, Antrean Meningkat Pagi Ini36 Ribu Kendaraan Melintas di Jalur Puncak, Dirlantas Polda Jabar Pastikan Aman dan Terkendali
“Jadi sesuai arahan Pak Gubernur (Dedi Mulyadi.red), anggaran perbaikan rutilahu bakal menjadi Rp 40 juta,” ujarnya.
Selain itu, Indra juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merencanakan target perbaikan untuk tahun 2025.
Rencana awal, Dinas Perumahan dan Permukiman menargetkan perbaikan di 1.270 titik. Namun, jumlah unit yang akan diperbaiki masih dalam pembahasan.
“Ini kan ada pergeseran anggaran. Untuk unitnya masih dibahas,” cetusnya.
Fokus program ini adalah kawasan-kawasan kumuh di Jawa Barat, dan rencananya akan dikoordinasikan dengan pemerintah kota dan kabupaten setempat.
Sebelumnya, anggaran Rp 20 juta per unit terbagi dalam beberapa komponen.
Berdasarkan data dari Disperkim Jabar, bantuan tersebut digunakan untuk bahan bangunan sebesar Rp 17,5 juta, biaya operasional (BOP) Rp 2 juta, dan kebutuhan administrasi maksimal Rp 500 ribu.
Biaya bahan bangunan digunakan untuk pekerjaan struktural, dinding, penutup atap, lantai rabat, serta kamar mandi dan septic tank.
BOP sendiri digunakan untuk upah kerja dengan perhitungan minimal Rp 2 juta untuk 8 hari kerja.
Baca Juga:KKSU Organda Balikin Uang Rp11,2 Juta, Buntut Ramai Isu Pemotongan Kompensasi SopirH+4 Lebaran, Polda Jabar Sebut Jalur Alteri Selatan dan Utara Alami Hambatan
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada 2023, hanya 54,17 persen rumah tangga di Jawa Barat yang tinggal di rumah layak huni.
Meskipun angka ini mengalami peningkatan dibandingkan 2022 yang tercatat 53,37 persen, namun masih banyak masyarakat Jawa Barat yang tinggal di rumah tidak layak huni, dengan angka mencapai 45,83 persen.(Son)