Terakhir, yang tidak kalah penting, adalah isu pengawasan. Muhamad Haripin dari BRIN menyampaikan bahwa sebagai lembaga yang memiliki kewenangan luas, BIN juga harus berada di bawah mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Salah satu tantangan terbesar dalam sistem intelijen Indonesia adalah tumpang tindih kewenangan antar-lembaga, serta kurangnya transparansi dalam pertanggungjawaban anggaran dan operasional. Para narasumber menekankan bahwa tanpa pengawasan yang jelas, lembaga intelijen dapat berpotensi melampaui batas kewenangannya dan mengancam prinsip demokrasi.
Beberapa negara telah menerapkan mekanisme oversight atau pengawasan terhadap badan intelijen mereka. Indonesia perlu mempertimbangkan model pengawasan yang lebih efektif, misalnya melalui pembentukan komite khusus di DPR atau melalui mekanisme audit independen. Selain itu, ekspansi fungsi intelijen di berbagai institusi seperti kejaksaan dan badan maritim juga harus diawasi dengan ketat. Fungsi intelijen di institusi ini seharusnya hanya terbatas pada pengumpulan dan analisis informasi, bukan sebagai alat untuk intervensi yang berlebihan. Penguatan regulasi terkait fungsi intelijen di luar BIN harus menjadi prioritas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat berdampak pada ketidakstabilan politik dan sosial.
Diskusi ini menghasilkan berbagai rekomendasi penting bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam memperkuat kelembagaan intelijen di Indonesia. Reformasi kelembagaan, penyesuaian regulasi, serta peningkatan kapasitas SDM intelijen menjadi faktor utama yang harus segera ditindaklanjuti guna memastikan sistem intelijen yang lebih efektif dan adaptif terhadap tantangan global.
Baca Juga:Komitmen Tingkatkan Kinerja Halal : Bio Farma Terima Sertifikat Halal Vaksin BCG dari BPJPH50.000 Bibit Pohon Ditanam untuk Hijaukan Kawasan Puncak Bogor
Sebagai bagian dari komitmen akademik dalam kajian strategis, Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie berencana untuk terus mengadakan diskusi serupa guna memperdalam wawasan dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.