JABAR EKSPRES – Pengembangan perumahan diduga jadi salah satu sebab terjadinya banjir di Jabar. Sekda Jabar Herman Suryatman menemukan setidaknya ada 5 perumahan. Itu saat menelusuri penyebab banjir yang terjadi di Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
Herman menuturkan, dari penelusuran di lapangan ada beberapa penyebab terjadinya banjir di kawasan itu. Di antaranya adalah penyempitan Daerah Aliran Sungai (DAS). “Kami telusuri sampai hulu di Rancaekek juga. Itu ada perumahan yang ternyata berbatasan langsung dengan bibir sungai,” jelasnya, Minggu (16/3) malam.
Herman melanjutkan, kondisi itu tentu memprihatinkan. Idealnya jarak pembangunan permukiman itu bisa 1 sampai 1,5 meter dengan DAS, bahkan kalau dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) minta sampai 3 meter.
BACA JUGA:Kabupaten Bandung Dilanda Banjir dan Longsor, 10 Kecamatan Terdampak
Berkaitan dengan itu, Herman juga telah meminta untuk dilakukan evaluasi. “Dievaluasi ketentuannya bagaimana, pembangunan perumahan juga perlu memperhatikan ruang terbuka hijau,” imbuhnya.
Rencananya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bakal diterjunkan untuk mendalami pembangunan berbagai perumahan tersebut, termasuk memberi teguran langsung.
Selain perumahan, temuan di lapangan juga didapati warung ataupun rumah warga yang memang nampak menjorok ke sungai. “Itu juga kami minta BBWS untuk mengingatkan, harapan kami warga bisa membongkar secara mandiri. Agar sungai bisa berfungsi sebagaimana mestinya,” ujarnya.
BACA JUGA:Sebanyak 575 Kepala Keluarga Terdampak Banjir di Cimanggung, Ini Penjelasan Sekda Jabar!
Menurut Herman, berbagai alih fungsi lahan yang terjadi di Jabar memang perlu untuk dikendalikan, kalau tidak bakal menimbulkan dampak yang signifikan. Kondisi di Puncak Bogor sudah menjadi contoh, pohon-pohon telah digunduli sehingga menyebabkan banjir.
Demikian halnya dengan pembangunan perumahan. Di satu sisi Pemprov sangat mendukung pembangunan perumahan karena itu juga untuk mendukung program 3 juta rumah pemerintah pusat. Tapi di sisi lain, pembangunan perumahan juga harus memperhatikan aspek ekologi atau lingkungan.
“Kami mendorong agar masyarakat bisa mudah untuk mendapat perumahan. Tapi jangan sampai menabrak aturan juga,” tuturnya.(son)
