JABAR EKSPRES – Rapor Pendidikan Indonesia 2024 menunjukkan adanya ketidakmerataan partisipasi sekolah di Kota Banjar, dengan perbedaan yang mencolok antara kelompok usia dan kondisi anak.
Meskipun partisipasi anak berusia 7 hingga 15 tahun tergolong ‘Tinggi’, partisipasi remaja berusia 16 hingga 18 tahun serta anak disabilitas berusia 4 hingga 18 tahun masih berada pada kategori ‘Rendah’.
Selain itu, kesetaraan pendidikan untuk usia 7 hingga 18 tahun juga masih minim dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023.
Salah satu temuan mencolok dalam Rapor Pendidikan 2024 adalah rendahnya persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi minimal B.
Hanya segelintir PAUD di Kota Banjar yang memenuhi standar akreditasi tersebut, yang menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan di sektor ini belum optimal.
Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, Dr. Neni Susiyani MPd, menjelaskan bahwa kendala dalam akreditasi PAUD di Kota Banjar disebabkan oleh lulusan kualifikasi pendidik PAUD yang belum memenuhi standar, yang mana minimal pendidikan yang dibutuhkan adalah S1.
BACA JUGA: Prestasi Sapator SDN 1 Banjar, Dari Kota Kecil Menuju Panggung Nasional
Ia juga menambahkan bahwa salah satu masalah terkait kesetaraan pendidikan adalah akreditasi, serta rendahnya literasi membaca di kalangan anak-anak.
Menurut data dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan (Pusdatin), terdapat 1.800 Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Banjar. Jumlah ini, menurutnya, perlu diinventarisasi di setiap desa dan kelurahan untuk memperbaiki catatan buruk dalam pendidikan.
“Secara kelembagaan, dukungan anggaran sangat penting untuk pelaksanaan pendidikan, seperti penyediaan modul dan lainnya,” ungkapnya.
Pemerhati Pendidikan, Sidik Firmadi, mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada sekolah non formal, termasuk PAUD, agar dapat meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi standar akreditasi.
“PAUD adalah fondasi pendidikan. Jika fondasinya lemah, akan sulit untuk membangun generasi yang berkualitas di masa depan,” tegasnya.
BACA JUGA: Komisi II DPRD Kota Banjar akan Panggil PTPN Terkait Aksi Protes Petani
Harus Didukung Anggaran
Dukungan anggaran juga harus diarahkan untuk sekolah-sekolah non formal agar tidak terjadi ketimpangan antara sekolah formal dan non formal.
