JABAR EKSPRES – Pengamat Transportasi dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Trsnsportasi Infonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, ikut menyoroti berhentinya operasional layanan transportasi Biskita Trans Pakuan Kota Bogor sejak 1 Januari 2025 lantaran distopnya subsidi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Djoko Setijowarno menitik beratkan kepada DPRD yang mestinya berpihak terhadap alokasi anggaran transportasi di daerah.
“Tinggal bagaimana APBD Kota Bogor saja, di masa peralihan dari pusat ke daerah, tinggal bagaimana Bogor menganggarkan untuk Biskita,” tuturnya kepada wartawan dikutip Jumat (7/2).
Baca Juga:Kecepatan Angin Bandung Raya Sentuh 5 Sampai 60 Km/Jam, BMKG Minta Masyarakat WaspadaBulog Bandung Pastikan Ketersediaan Beras Aman Jelang Ramadan
Menurut dia, apabila alasan tidak setuju lantaran keterbatasan anggaran atau kecilnya APBD dirinya justru mempertanyakan daerah lain yang APBD dibawah Kota Bogor, namun tetap bisa menganggarkan.
“Nggak usah beli bis, pakai saja bis yang ada operator yang ada, sambil berproses kalau Perumda kedepan ingin membeli unit dan ikut menjadi operator yang bisa saja nanti kedepan seperti itu,” dorong Djoko.
Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik, Dwi Arsywendo justru menilai bahwa tersendatnya operasional Biskita di Kota Bogor lantaran Pemkot Bogor sejak awal terkesan lalai dalam mempersiapkan langkah strategis, pasca Kemenhub menstop subsidi BTS.
“Dari awal pemerintah kan sudah tahu, kalau subsidi ini tidak abadi. Mestinya disiapkan langkah strategis untuk menyikapi bila subsidi distop,” tegas dia.
Dwi justru tak sependapat bila penyetopan operasional Biskita di Kota Bogor lantaran tidak berpihaknya DPRD terhadap penganggaran.
“Saya nggak setuju, sebab (Memang) APBD kita terbatas, dan di Kota Bogor masih banyak permasalahan sosial yang mesti dientaskan, seperti sarana pendidikan, kesehatan, RTLH, dan lain sebagainya,” tegas Dwi.
Justru, sambung dia, apabila Pemkot Bogor sejak awal menyiapkan kajian skema pembiayaan Biskita pasca distopnya subsidi, polemik seperti saat ini takkan terjadi.
Baca Juga:Rombak RPJMD Bandung Barat, Jeje-Asep Bentuk Tim TransisiKasus Penipuan Modus Arisan di Kota Banjar Berujung ke Meja Hijau
“Ini murni kesalahan Pemkot Bogor. Karena sejak awal tidak mempersiapkan langkah strategis, bila subsidi distop pusat,” beber dia.