JABAR EKSRPES – Ketimpangan di Jawa Barat kian memprihatinkan. Hal itu terlihat dari publikasi terbaru yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai kondisi Gini Ratio, Rabu (15/1).
Dalam publikasi tersebut, BPS mencatat bahwa Gini Ratio Jabar periode September 2024 ada di angka 0,428. Angka itu menunjukkan kenaikan jika dibanding periode Maret 2024 yang masih di angka 0,421.
Angka itu juga menempatkan posisi ketimpangan Jabar lebih tinggi jika dibanding angka nasional di 0,381. Jawa Barat termasuk dari 7 provinsi yang gini rationya ada di atas angka nasional.
Jika dirincikan, gini ratio daerah perkotaan pada September 2024 tercatat di 0,439. Itu naik jika dibanding periode Maret 2024 yang ada di angka 0,434. Sedangkan di perdesaan angkanya tercatat di 0,327. Angka itu naik jika dibanding periode Maret 2024 yang berada di 0,325.
BACA JUGA: Refleksi Akhir Tahun! Indikator Makro Pemprov Jabar Belum Tercapai, Ketimpangan Masih Memprihatinkan
Kepala BPS Jabar Darwis Sitorus mengungkapkan, gini ratio Jabar itu masih dalam kategori sedang. “Kategori tinggi kalau di atas 0,5,” cetusnya.
Selain gini ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah. Atau dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Kondisinya tercatat di angka 16,48 persen. Ini menunjukkan pengeluaran penduduk pada September 2024 ada di tingkat ketimpangan sedang.
Rinciannya, di daerah perktaan angkanya tercatat di 14,91 persen sedangkan di perdesaan tercatat di 20,74 persen.
Darwis melanjutkan, faktor meningkatnya itu salah satunya disebabkan karena peningkatan dari kelompok masyarakat atas. “Itu naik sedikit saja bisa makin memperlebar ketimpangan,” cetusnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Jabar Iendra Sofyan mengungkapkan, temuan kondisi itu tentu akan menjadi evaluasi Pemprov Jabar. “Ini akan jadi bahan evaluasi. Termasuk jadi bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan ke depan,” jelasnya.
BACA JUGA: Cawagub Erwan Setiawan Soroti Ketimpangan Pendidikan, Janji Hapus Zonasi
Iendra melanjutkan, Pemprov tentu akan bergerak untuk menyikapi kondisi itu. Penyikapan tersebut akan melalui berbagai stimulus. Misalnya mulai dari meningkatkan konsumsi masyarkat, meningkatkan pendapatan daerah, hingga mendongkrak masuknya investasi ke daerah.(son)
