“Untuk memperbaiki ini prinsipnya pelayanan dasar administrasi masyarakat jangan sampai dipersulit apalagi dimanipulasi. Pemerintah harus memberikan pelayanan dengan transparan dan memperbaiki sistem, lebih baik dan lebih canggih lagi,” imbuhnya.
Selain itu, proses rotasi, mutasi, dan promosi pejabat di KBB beberapa kali terindikasi diwarnai pelanggaran aturan. Dikatakan Sandi ini juga jadi penyebab rendahnya SPI Bandung Barat.
Ia menilai masih ada indikasi praktik nepotisme atau kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan terkait mutasi pegawai.
Baca Juga:Makan Bergizi Gratis Tahap Awal di Kota Banjar Sasar 3.500 Orang, Dimulai 13 Januari 2025Antisipasi Penularan Virus HMPV, Dinkes KBB Perketat Pemeriksaan TKI yang Baru Pulang
Rendahnya integritas juga disebabkan kurangnya pengawasan yang efektif terhadap kinerja ASN sehingga membuka peluang penyimpangan atau tindakan korupsi. Lalu sanksi yang tidak tegas terhadap ASNÂ sehingga membuat mereka merasa aman untuk melakukan tindakan melanggar aturan.
Setelah pelantikan DPRD KBB beberapa waktu lalu, pihaknya bersama Pemkab Bandung Barat telah membuat komitmen untuk memperbaiki apa yang salah dalam tata kelola pemerintahan.
Namun hingga saat ini komitmen tersebut belum terwujud, mengingat ada beberapa kebijakan baru tanpa pemberitahuan kepada legislatif, yang menunjukkan Pemkab Bandung Barat belum sepenuhnya transparan.
“Budaya organisasi yang tidak mendukung integritas juga dapat menjadi faktor penyebab. Karena itu dari awal kami (DPRD) Kabupaten Bandung Barat sudah beberapa kali menyampaikan agar sama-sama berbenah diri. Selalu transparan dan dikomunikasikan dengan baik. Kami siap menjadi fasilitator dalam setiap permasalahan atau dinamika di eksekutif,” tandasnya. (Wit)