JABAR EKSPRES – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah senantiasa mendukung upaya pengembangan dan penguatan pasar modal Indonesia yaitu terkait dengan adanya program untuk pendalaman pasar lewat edukasi dan peningkatan literasi masyarakat.
“Permintaan Pak Mahendra (Ketua DK OJK) poin terakhir, dukungan kementerian/lembaga dan seluruh pemangku kepentingan dalam program pendalaman pasar. Ini juga kami lakukan,” kata Sri Mulyani dalam pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025 di Jakarta, Kamis (2/12/2024).
Selain itu, ia juga sepakat bahwa edukasi dan literasi kepada masyarakat luas perlu untuk terus ditingkatkan, mengingat masyarakat yang berpartisipasi di pasar saham atau bursa efek masih relatif sedikit.
BACA JUGA: Bio Farma Kembali Raih Predikat Informatif Pada Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024
Menkeu mendorong adanya instrument-instrument investasi yang jauh lebih terjangkau atau affordable untuk masyarakat kecil sehingga mereka bisa ikut berpartisipasi.
“Kami di Surat Berharga Negara (SBN) sudah membuat pecahan yang sangat kecil. Sehingga sekarang di dalam basis investor SBN itu, kita banyak menemukan pelajar dan mahasiswa sudah memulai beli SBN. Itu positif untuk kita semuanya. Saya berharap demikian juga dengan saham,” ucapnya.
Dukungan pemerintah terkait pasar modal Indonesia termasuk penyempurnaan kerangka pengaturan di sektor keuangan dan penyelesaian produk turunan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ( UU P2SK).
BACA JUGA: Syarat KTP! Daftar Bansos BPUM 2025 Khusus Pelaku UMKM, Ini Langkanya
“Kita selesaikan bersama-sama. Dan kami akan bekerja sama dengan para menteri terkait untuk bisa menyelesaikan produk turunan P2SK dan pengaturan sektor keuangan yang makin baik, main memberikan ruangan untuk berinovasi dan berkreasi, namun juga bertanggung jawab, tetap menjaga governance basic dari principle pengelolaan korporasi dan bursa yang baik,” kata Sri Mulyani.
Pemerintah juga akan terus mendukung implementasi pajak karbon serta regulasi batas emisi sectoral untuk mendorong pengembangan bursa karbon.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan para menteri dan lembaga terkait, terutama dengan Kementerian Perdagangan, juga dalam hal ini kita akan terus memperkuat termasuk berbagai instansi seperti Kementerian ESDM dan bahkan transportasi,” kata Menkeu.
