Dalam aksi tersebut, PMII Kota Banjar mengajukan beberapa poin tuntutan kepada pemerintah dan DPRD Kota Banjar, antara lain:
1. Menuntut seluruh pemerintah dan anggota DPRD Kota Banjar untuk menolak segala bentuk gratifikasi, suap, dan intervensi yang dapat memengaruhi independensi mereka dalam menjalankan tugas.
2. Mendesak pemerintah Kota Banjar untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, termasuk proyek-proyek infrastruktur pembangunan.
Baca Juga:Duo KAV Project “Kavenda dan Andro Nidji” Merilis Album Dengan Penuh PenantianAhmad Nur Hidayat Resmi Gantikan Ummi Wahyuni sebagai Ketua KPU Jabar
3. Meminta keterbukaan informasi terkait pengelolaan anggaran DPRD, termasuk penggunaan dana reses dan operasional dewan.
4. Mendorong pembentukan tim independen yang melibatkan masyarakat untuk mengawasi program pembangunan daerah.
5. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus-kasus korupsi yang belum terselesaikan di Kota Banjar secara transparan tanpa intervensi pihak mana pun. (CEP)