JABAREKSPRES – Dugaan politisasi dengan menggunakan program keluarga harapan ( PKH ) saat ini tengah menjadi isu santer di Pemilihan Wali Kota Bandung.
Isu ini beredar luas melalui pesan Whatsapp dalam bentuk rekaman suara durasi 8 menit yang diduga ada perbincangan petugas pendamping PKH dengan warga Kota Bandung.
Belum diketahui kapan dan dimana lokasi dari rekaman tersebut. Hanya saja dalam rekaman suara, terdengar percakapan petugas pendamping PKH yang tengah menjelaskan program, namun seolah-olah mengarahkan agar warga Kota Bandung memilih pasangan calon nomer 2 Haru Suandaru-Dhani Wirianata.
‘’Kita teh bermasalah ketika nomer duanya kalah, tetapi kalau nomer duanya menang kita enggak bermasalah meski Hade nya menang,’’kata pendamping dalam kutipan bangian rekaman audio itu.
Menanggapi masalah ini, Ketua Umum Pemuda Peduli Kesejahteraan Sosial (PPKS) Indonesia Jana Achmad Nugraha mengatakan, adanya rekaman yang menunjukan pengerahan tenaga pendamping bantuan sosial yang mengarahkan kepada salah satu paslon harus ditelusuri kebenarannya.
Akan tetapi, jika rekaman tersebut benar, hal ini menunjukan bahwa oknum petugas pendamping yang telah bertindak menyalahi aturan.
Jika ini benar terjadi, perbuatan sudah sangat jelas melanggar netralitas dalam memberikan pelayanan publik.
Hal ini karena bantuan sosial ini merupakan program pemerintah pusat yang harus dijalankan dengan baik dan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah politik.
“Kami mengutuk keras perbuatan itu, karena bantuan sosial ini adalah program pemerintah yang harus dijalankan dengan integritas dan netralitas,’’ ujarnya.
Jana menilai, program ini merupakan bantuan dari pemerintah untuk kalangan masyarakat kurang mampu, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh ada intervensi kepentingan politik.
Pendamping PKH harus punya integritas dan tidak boleh memiliki misi lain dan disalahgunakan untuk kepentingan politik.
Masyarakat yang menerima bantuan juga tetap merasa nyaman dan aman dan tidak merasa tertekan untuk memilih calon tertentu.
Dia menilai, setiap upaya yang mencoba memanfaatkan posisi tersebut untuk kepentingan politik hanya akan merusak kredibilitas dan kepercayaan publik.
‘’PPKS berharap agar pihak berwenang segera menyelidiki kasus ini dan memberikan tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat,’’ ujar Jana.
