JABAR EKSPRES – Program makanan bergizi gratis yang diluncurkan oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto diperkirakan akan memengaruhi kebijakan di masing-masing pemerintah daerah.
Meski demikian, hingga saat ini, Pemerintah Kota Cimahi masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program tersebut.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Cimahi, Budi Raharja, menjelaskan pihaknya belum menerima petunjuk teknis (juknis) mengenai bagaimana pemerintah daerah dapat berkontribusi dalam mengimplementasikan program tersebut.
“Kami belum mendapatkan secara resmi harus seperti apa kontribusi pemerintah daerah untuk program tersebut,” ujar Budi saat ditemui di Cimahi, Kamis (19/9/2024).
Budi juga menegaskan bahwa hingga kini pihaknya belum melakukan persiapan apapun karena masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Program makanan bergizi gratis ini merupakan salah satu langkah strategis untuk menurunkan angka stunting dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.
“Persiapan belum bisa dilakukan karena kami masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Kami juga belum menerima arahan tertulis tentang teknis pelaksanaannya,” tambah Budi.
Budi menyebutkan, kemungkinan besar petunjuk teknis implementasi program akan didapat setelah pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029, yang dijadwalkan pada Oktober mendatang.
“Mungkin setelah presiden baru dilantik pada Oktober 2024, baru kita akan mendapat kejelasan lebih lanjut terkait program ini,” pungkas Budi. (Mong)
