JABAR EKSPRES, BANDUNG – Akhir dari perselisihan antara ojek online (ojol) dan ojek pangkalan (opang) di Pasir Impun, beberapa waktu lalu, mesti jadi sorotan pemangku kebijakan. DPRD Kota Bandung mendorong pemerintah lakukan pemetaan wilayah konflik.
Menurut anggota DPRD Kota Bandung, Yoel Yosaphat, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung seharusnya mulai memetakan wilayah yang memiliki potensi konflik kedua penyedia jasa moda transportasi tersebut. Supaya hal tersebut tidak terulang kembali pada masa mendatang.
“Kalau bisa diminimalisir. Berarti nanti tinggal ada komunikasi. Entah dari kewilayahan setempat, entah dari dishub entah dari warga sekitar di sana untuk kolaborasi,” imbuhnya.
Baca Juga:Masuk Periode Transisi ke Musim Penghujan, BMKG Ingatkan Hal IniTertibkan Administrasi Bangunan, Pemkot Cimahi Fokus Pendataan Gedung Milik Pemerintah
Sementara anggota dewan lain, Erick Darmadjaya menilai, dampak yang lebih buruk bakal terjadi apabila masalah antara kedua penyedia jasa layanan transportasi itu masih juga berselisih.
Jalan tangah, menurutnya, harus mulai dipikirkan Pemkot Bandung. Ini didorong lantaran khawatir dapat mengakibatkan korban jiwa. “Kalau dibiarkan bisa pertumpahan darah. Pemkot harus mengatur,” tutupnya.