JABAR EKSPRES, BANDUNG – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya turut merespon terkait tujuh perguruan tinggi di Jabar Banten yang terancam tutup. Pihaknya sependapat karena demi kepentingan kualitas pendidikan maupun lulusan.
Pria yang akrab dipanggil Gus Ahad itu menguraikan, urusan Perguruan Tinggi sebenarnya kewenangannya ada di tingkat pusat. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) atau kalau legislatif ada di bawah Komisi X DPR RI.
Salah satu upayanya adalah akreditasi bagi kampus atau perguruan tinggi. Akreditasi itu penting bagi perguruan tinggi. Sehingga LLDIKTI ataupun dalam hal ini Kemendikbudristek perlu bersikap tegas. “Itu juga dalam rangka menjaga output atau mahasiswa yang dihasilkan bisa memenuhi standar mutu,” cetusnya.
Baca Juga:Penemuan Mayat Perempuan di Kamar Mess dengan Bau Busuk Gegerkan Warga Cimahi TengahSoal Groundbreaking TPPAS Legok Nangka, Bey: Dipastikan sebelum Jokowi dan Ma’ruf Amin Berakhir!
Gus Ahad juga mendorong bahwa data perguruan tinggi yang dimaksud bisa dibuka saja ke publik. Agar bisa menjadi pencermatan bagi orang tua atau calon mahasiswa.
Namun demikian, Gus Ahad juga menekankan kebijakan itu jangan sampai merugikan warga. Misalnya terkati para mahasiswa yang telah mendaftar atau kuliah di perguruan tinggi yang terancam tutup itu.