JABAR EKSPRES – Pengamat Transportasi Publik menilai, pemenuhan layanan kendaraan umum bagi masyarakat masih perlu dilakukan banyak pembenahan oleh pemerintah.
Menurut Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, dalam upaya membenahi angkutan umum jangan berhenti hanya di Kementerian Perhubungan.
“Keikusertaan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri juga diperlukan,” katanya kepada Jabar Ekspres melalui seluler, Senin (8/7).
Baca Juga:Polda Sumut Tangkap Pelaku Pembakaran Rumah Wartawan Tribrata TV di KaroKomisi IV Dorong Percepatan Persiapan Teknis dan Stasiun Antara TPPAS Legok Nangka
Sebagai contoh, di Kota Semarang beroperasi Bus Trans Semarang pada 2009, setelah dirintis sejak 2005 lalu. Artinya membutuhkan waktu selama 5 tahun untuk mulai melayani masyarakat.
Kemudian contoh lainnya yakni, Bus Trans Jateng yang beroperasi pada 2017 lalu. Membutuhkan waktu 8 tahun, sejak 2009 dilakukan kajian, perencanaan, sosialisasi hingga pengalokasian anggaran.
Untuk mewujudkan angkutan umum yang humanis, ujar Djoko, masalah sosial lebih mengemuka ketimbang persoalan teknis. Melibatkan operator eksisiting lebih tepat kendati memerlukan waktu untuk meyakinkan.
“Selain ketersediaan anggaran juga tidak kalah pentingnya ada kemauan politik (political will) kepala daerah,” ujarnya.