JABAR EKSPRES, BANDUNG – Kemiskinan masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang harus segera dibereskan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Terlebih, permasalahan ini terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), tiga tahun terakhir angka kemiskinan di Kota Bandung terus mengalami kenaikan. Tahun 2020, besarannya mencapai 3,38 persen yang kemudian mengalami kenaikan di tahun selanjutnya yakni 4,37 persen.
Tahun 2022, angka kemiskinan menurun tipis menjadi 4,25 persen yang kemudian bertahan hingga tahun 2023. Apabila diakumulatifkan, penduduk miskin di Kota Bandung jumlahnya setara dengan 330.000 Kepala Keluarga (KK).
Baca Juga:Kompak Borong Saham BBRI, Direksi BRI Siratkan Bentuk Optimisme KinerjaKPU Kabupaten Bandung Lakukan Mitigasi Bencana untuk Pilkada 2024
“Permasalahan utama kemiskinan yakni data. Data yang berbeda itulah menjadi cikal-bakal intervensi kemiskinan kurang berjalan maksimal. Maka kita harus memastikan datanya satu,” ujar Bambang, Rabu (12/6).
Maka dari itu, pengintegrasian keseluruhan menjadi satu basis data bakal dituangkan ke dalam Keputusan Wali Kota (Kepwal). Hal tersebut tentu guna memudahkan Pemkot Bandung dalam menanggulangi kemiskinan.
“Permasalahan kemiskinan adalah data. Harus ada 1 data yang dipakai dan harus dituangkan dalam Kepwal. Lakukan verifikasi dan validasi data yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap intervensi program. Nantinya Kominfo sebagai wali data memadupadankan datanya,” kata Bambang.