JABAR EKSPRES – Bursa calon Gubernur Jabar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengerucut jadi dua nama. Kini tinggal menunggu keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) untuk kepastian rekom yang diberikan.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jabar Haru Suandharu menguraikan, dua nama tersebut adalah Mantan Wali Kota Depok Mohammad Idris dan dirinya. “Sudah dirapatkan di tingkat wilayah dan telah diajukan ke DPP. Dua nama Kang Idris dan Saya (Haru Suandharu.red),” katanya dalam diskusi Menakar Pilgub Jawa Barat yang digelar Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC), Senin (13/05).
Perolehan 14,83 persen suara di Pemilu 2024 atau terbesar kedua di Jabar ternyata masih belum cukup untuk mengusung kandidiat Gubernur dan Wakil Gubernur sendiri. Makanya, saat ini PKS Jabar juga berproses untuk membangun koalisi.
Baca Juga:Tegas Usung Dadang Supriatna, PKB Kabupaten Bandung Mulai Bermanuver Kunjungi Tiga Partai di Pilkada 2024Tipu Korban hingga Rp200 Juta, Honorer Perempuan di Banjar Diringkus Polisi
Haru menerangkan, koalisi yang dibangun juga tidak menutup kemungkinan dengan parpol yang memiliki perbedaan mendasar secara ideologi politik. Misalnya peluang koalisi dengan PDIP sekalipun. “PKS tidak masalah berkoalisi dengan partai manapun. Arahan DPP tidak ada yang tidak boleh. Sama PDIP hayu (kalau mau.red),” cetusnya.
Menurut Haru, pembicaraan koalisi politik saat ini tidak lagi soal perbedaan ideologi. Di tingkat elite, koalisi lebih ke pertimbangan taktis. Hal itu juga beda dengan pertimbangan pragmatis. “Kalau pragmatiskan pilih siapa yang populer dan logistik besar,” katanya.
Haru melanjutkan, saat ini yang dihadapi dalam membangun koalisi bukanlah soal perbedaan ideologi kiri karan tapi lebih ke pragmatisme popularitas dan kekuatan logistik. “Karena belum tentu juga orang populer dan logistik besar akan bisa mensejahterakan rakyat,” sindirnya.
Haru menjanjikan bahwa dalam Pilkada 2024 ini PKS akan membuat jangan sampai kandidat hanya melawan kotak kosong. Artinya hanya ada satu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.