JABAR EKSPRES – Belum semua warga Jawa Barat tinggal di rumah yang layak huni. Bahkan secara statistik, persentase hunian layak di Jabar masih rendah.
Realisasi persentase rumah tangga hunian layak di Jabar pada 2023 capi 54,17 persen. Tapi, angka itu masih rendah jika dibandingkan sejumlah provinsi di Indonesia.
Dalam Rapat Paripurna Kamis (28/03), Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin turut memaparkan sejumlah capaian indikator kinerja utama daerah 2023. Salah satunya terkait hunian layak. “Persentase rumah tangga hunian layak 54,17 persen,” katanya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa persentase itu sebenarnya juga terus naik dari tahun ke tahun. Pada 2020 tercatat persentasenya di angka 52,28 persen. Di 2021 angkanya 53,14 persen dan di 2022 angkanya di 53,37 persen.
Namun jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, angka itu masih rendah. Angka pada 2023 itu masuk dalam peringkat 5 terbawah di Indonesia. Bersamaan dengan Nusa Tenggara Timur di angka 42,7 persen, DKI Jakarta di 38,8 persen, Kep Bangka Belitung di 32,57 persen dan Papua di 29,01 persen.
BPS juga mencatat bahwa di Jabar juga masih banyak rumah tangga yang tinggal di rumah dengan luas lantai sama dengan atau di bawah 49 meter persegi. Pada 2023, BPS mencatat masih ada 35,47 persen. Lalu untuk yang tinggal dengan luas lantai antara 50-99 meter persegi di angka 48,97 persen.
Untuk yang tinggal dengan luas laintai sama dengan atau di bawah 49 meter persegi itu persentase terbanyak ada di Kabupaten Tasikmalaya dengan 56,53 persen. Berikutnya di Kabupaten Cianjur 50,47 persen dan berikutnya kawasan padat penduduk di Kota Bandung sebesar 49,44 persen.
Timpang dengan Renov Rumdin Kejati yang Tembus Rp 5,4 Miliar
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar pada 2024 ini bakal melanjutkan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi masyarakat. Tapi nampaknya porsi anggarannya cukup timpang dengan renovasi sejumlah rumah dinas (rumdin) pejabat di Jabar.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jabar Indra Maha mengungkapkan, pada 2024 ini program perbaikan rutilahu bagi masyarakat itu masih ada. Jumlahnya sekitar 2.600 unit. “Angkanya sekitar 2.600an unit. Dengan porsi anggaran satu unit sekitar Rp 20 juta,” katanya saat ditemui selepas Rapat Paripurna, Kamis (28/03).
