Hasbullah melanjutkan, kenaikan anggaran itu juga berkaitan dengan harga material yang terus naik. Mulai dari pasir, batu bata, hingga material atap. Termasuk kebutuhan untuk administrasi pelaporan program itu yang tidak sedikit karena membutuhkan laporan detail.
Kenaikan anggaran itu juga untuk meningkatkan kualitas rumah yang telah diperbaiki. Sehingga benar-benar menjadi rumah yang layak huni. Namun kenaikan anggaran itu tetap perlu dikaji dari berbagai aspek. Misalnya mempertimbangkan kapasitas anggaran yang dimiliki daerah. “Saran kami bisa naik dari Rp 20 juta menjadi Rp 25 juta per unit,” cetusnya.
Pengamat Sarankan Penyusunan Roadmap dan Kolaborasi
Guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Cecep Darmawan turut merespon terkait porsi anggaran program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Pemprov Jabar. Menurutnya, butuh roadmap dan kolaborasi berbagai pihak untuk menuntaskan masalah hunian di Jabar.
Cecep menguraikan, porsi anggaran yang dinilai cukup kecil terkait program perbaikan rutilahu itu berkaitan dengan keberpihakan terhadap masyarakat kurang mampu. Menurutnya, ada berbagai langkah yang dilakukan Pemprov guna meningkatkan kualitas mapupun kuantitas program rutilahu.
Salah satunya dengan menggandeng pihak swasta untuk turut berperan membantu perbaikan rutilahu di Jabar. “Bisa kolaborasi melalui dana CSR Swasta,” katanya, Senin (1/4).
Kolaborasi berikutnya adalah dengan pemerintah pusat. Artinya mengoptimalkan bantuan dari beberapa kementerian yang konsen atau sesuai dengan program perbaikan rutilahu. “Jadi nanti rumahnya benar-benar layak huni. Dan bisa jangkau lebih banyak,” cetusnya.
Pria yang juga pengamat kebijakan publik itu juga menyarankan, Pemprov Jabar perlu menyusun road map yang jelas untuk menuntaskan masalah rutilahu di Jabar, yakni merancang perencanaan jangka panjang mempertimbangkan jumlah rutilahu di Jabar yang perlu dituntaskan, dengan kapasitas anggaran yang dimiliki provinsi.
Menurut Cecep, pemerintah juga tetap perlu hadir membantu masyarakat dalam hal perbaikan rumah meskipun rumah adalah ruang pribadi masyarakat. Konsepnya seperti bantuan sosial yang menyasar pribadi masyarakat. Hal itu bentuk hadirnya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Namun tetap perlu memperhatikan ketepatan penyaluran program. “Harus benar-benar selektif, dicari orang yang memang membutuhkan bantuan untuk perbaikan rumah,” katanya.(son)
