JABAR EKSPRES – Seorang pengamat geopolitik dari Global Future Institute (GFI) Hendrajit menyoroti dua syarat yang harus dipertimbangkan apabila Indonesia ingin bergabung dengan organisasi antarpemerintah BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).
“Untuk menjadi dasar pertimbangan Indonesia gabung BRICS, para pengambil keputusan dan para pemangku kepentingan kebijakan luar negeri perlu mensyaratkan dua hal,” ujarnya.
Pertama adalah pentingnya mengaktualisasikan dan merevitalisasi kebijakan politik luar negeri yang bersifat bebas aktif, guna menanggapi tantangan dan perubahan tren global yang sedang berlangsung saat ini. Kedua, adalah menjadikan geopolitik sebagai elemen penting dalam proses pengambilan keputusan strategis dalam bidang kebijakan luar negeri.
Hendrajit menyampaikan pandangannya ini dalam sebuah presentasi pada diskusi kelompok dengan tema “Bergabungnya Indonesia Dalam BRICS: Peluang dan Tantangan”, yang diadakan oleh Indonesia Consulting Group (ICG) di Jakarta pada Jumat (23/2).
Dalam diskusi tersebut, Hendrajit menegaskan kesepakatannya dengan pandangan narasumber lain bahwa BRICS, selain sebagai blok kerja sama ekonomi dan perdagangan, juga memiliki potensi sebagai aliansi politik dan militer di tengah meningkatnya ketegangan global antara AS dan China.
Baca juga: Senjata Laser DragonFire Berhasil Jatuhkan Drone untuk Pertama Kalinya
“Sehingga kebijakan luar negeri RI benar-benar bertumpu pada pengenalan secara komprehensif dan mendalam atas kondisi dan kekuatan geografis negeri kita sendiri, baik lokasi geografisnya, kondisi fisik lingkungannya, mana daerah berbasis pertanian, mana daerah pesisir lepas pantai dan pegunungan,” ucapnya.
Mengetahui kondisi geografis Indonesia secara komprehensif juga perlu disertai dengan pemahaman yang mendalam mengenai kekayaan alam dan potensi sumber daya manusianya di setiap daerah, karena setiap daerah memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda, yang dipengaruhi oleh kondisi fisik lingkungannya.
Selain memahami kondisi dan potensi geografis Indonesia, pemangku kepentingan juga perlu memperhatikan dan memahami secara strategis konfigurasi geopolitik global, yang tidak hanya terbatas pada aspek politik dan ekonomi, tetapi juga meliputi tren perubahan dalam perkembangan sosial budaya.
“Bahkan tren inilah yang kerap menyebabkan peristiwa tak terduga dan tak bisa diprediksi sebelumnya,” katanya.
