Kepala BP2MI Dorong Pemerintah Daerah dan Provinisi untuk Membangun Sekolah Vokasi untuk PMI

JABAR EKSPRES – Untuk memastikan setiap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan berangkat bekerja ke luar negeri, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mendorong pemerintah baik itu Daerah dan Provinsi untuk membangun sekolah Vokasi (Kejuruan).

Menurutnya, adanya sekolah Vokasi untuk memastikan setiap pekerja mempunyai keterampilan dan juga mengetahui jika dirinya akan berangkat bekerja dimana.

“Itu yang harus didorong Pemerintah Daerah dan Provinsi, sekolah vokasi ini memastikan agar orang tahu persis tentang peluang kerja dia akan masuk kemana, tapi dia juga sudah punya skill atau keahlian atas pekerjaan yang dia pilih,” ujar Benny saat ditemui di Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Minggu (28/1/2024).

BACA JUGA: BP2MI Berharap Negara Fasilitasi Biaya PMI yang Bekerja ke Luar Negeri

Benny menjelaskan, seharusnya PMI kedepannya harus sudah memiliki skill atau keahlian baik untuk bekerja di dalam negeri maupun diluar negeri.

Sehingga dengan adanya sekolah Vokasi ini bisa memastikan PMI memiliki orientasi pada saat dia bekerja.

“Jadi seharusnya kita memiliki sekolah yang bisa memastikan anak didik kita sudah memiliki orientasi dia bekerja ke negara mana,” katanya.

Selain itu, Benny menyebut para PMI khususnya harus bisa berbahasa asing karena hal ini juga untuk membuka peluang yang sangat terbuka jika bekerja di luar negeri.

“Dia akan bekerja untuk sektor apa tapi di satu sisi dia sudah punya modal keahlian, keterampilan, sekaligus kemampuan berbahasa, peluang pekerja sangat terbuka di luar sementara angkat pengangguran ya itu sangat tinggi, apalagi angkatan kerja di kita,” tuturnya.

BACA JUGA: Kepala BP2MI Sebut Banyak Pengaduan Pekerja Migran di Sepanjang Tahun 2023

Menurutnya saat ini angka peningkatan PMI bekerja ke luar negeri meningkat, terlebih setelah pihaknya terus melakukan sosialisasi di berbagai daerah.

“Yang pasti dari hasil sosialisasi kita, bagaimana kita mengedukasi masyarakat, tingkat PMI ilegal itu berkurang, itu bisa dilihat dari beberapa pencegahan yang kita lakukan setiap tahun angkanya menurun. Bahkan tren keberangkatan ke luar negeri juga meningkat, tahun 2021 hanya 72 ribu, 2020 hanya 113 ribu tahun 2022 meningkat 200 ribu, tahun 2023 itu 273 ribu,” ungkapnya. (Agi)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan