BP2MI Berharap Negara Fasilitasi Biaya PMI yang Bekerja ke Luar Negeri

JABAR EKSPRES – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) Benny Rhamdani meminta agar negara bisa menanggung dan memfasilitasi biaya pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Menurutnya, PMI ini merupakan pahlawan untuk negara. Terlebih, apa yang sudah mereka lakukan untuk negara sangat besar.

“Jadi mimpi saya ke depan adalah biaya passport, biaya visa, asuransi BPJS TK, tiket pesawat, biaya pelatihan, medical check up itu ditanggung oleh negara. Karena kalau negara menanggung ini, negara gak rugi kok,” ujar Benny saat ditemui di Ciparay, Rabu 26 Desember 2023.

Baca juga: Bagi-bagi Susu Gratis, GSP Jawa Barat Ajak Generasi Milenial dan Gen Z Dukung Gerakan Pilpres 2024 Sekali Putaran

Benny menambahkan, rata-rata para PMI yang bekerja di luar negeri itu harus mengeluarkan biaya sebesar Rp30 juta per orang.

Sehingga, jika dihitung dalam setahun, ada sekitar 270 ribu orang dengan anggaran Rp30 juta per orang. Negara hanya mengeluarkan Rp8,2 triliun per tahun.

Sedangkan pemasukan devisa yang diperoleh negara dari PMI sangatlah besar.

“Sementara PMI memberikan kepada negara Rp159,6 triliun per tahun, atau Rp20 juta. Negara hanya menanggung Rp6 triliun, PMI mengembalikan ke negara Rp159,6 triliun,” katanya.

Selain itu, Benny melihat, ketika PMI ingin bekerja rata-rata harus menjual harta keluarga, menggadaikan sertifikat kendaraan, rumah atau pinjam ke Rentenir, sehingga hal tersebut tidak menyelesaikan masalah.

“Iya, kita tidak ingin para pahlawan Devisa ini kan bekerja untuk mewujudkan mimpi mereka untuk ekonomi keluarga terjamin, untuk anak-anak mereka tidak terputus pendidikannya. Kemudian, agar saat dia bekerja, keluarganya tidak mengalami masalah sosial,” ucapnya.

Melihat kondisi seperti itu, Benny menilai, jika negara harus bisa mengintervensi dengan menyiapkan anggaran untuk biaya modal penempatan.

“Maka, masalah satu soal pekerjaan dia bisa dapatkan tapi dia terjebak pada masalah rentenir, gajinya akan habis untuk membayar bunga rentenir. Sehingga negara harus intervensi dengan menyiapkan anggaran untuk modal biaya penempatan,” jelasnya.

Selain itu, Benny menyebutkan bahwa pihaknya sudah memperjuangkan hal ini ketika dirinya masuk ke BP2MI.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan