JABAR EKSPRES – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan tanggapannya terkait fenomena viral yang melibatkan bansos beras dari Perum Bulog yang berstiker pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Prabowo-Gibran.
Dia menegaskan bahwa tidak ada bansos yang dimanfaatkan oleh paslon Pilpres 2024.
Baca juga : Pemprov Jabar Klaim Informasi Hoaks Menurun
Airlangga menjelaskan bahwa semua bansos merupakan program pemerintah dan tidak ada satupun program paslon yang menggunakan bansos dari pemerintah.
Pernyataan ini disampaikannya di Bekasi pada Kamis (25/1/2024) malam.
Sebelumnya, tersebar sebuah foto yang menampilkan beras Bulog yang dilengkapi stiker paslon nomor 2, yang menjadi viral di media sosial.
Beras tersebut merupakan bagian dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang bersumber dari cadangan beras pemerintah (CBP).
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyarankan bahwa isu politisasi beras bansos sebaiknya diselidiki oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Dia berpendapat bahwa Bawaslu memiliki wewenang untuk menilai apakah terjadi pelanggaran terkait pemilu atau kampanye.
Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurti, menegaskan bahwa Bulog tidak pernah menempelkan atribut lain selain label Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog pada kemasan beras.
Dia menjelaskan bahwa beras SPHP dapat dengan mudah diperoleh masyarakat karena Bulog memiliki jaringan distributor yang luas hingga ke ritel modern.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, juga memastikan bahwa tidak ada logo lain yang ditempelkan pada kemasan beras bansos selain logo Bapanas dan Bulog.
Baca juga : Sah! Hadapi Pemilu 2024, Kota Bandung Lantik Serentak Lebih dari 51.000 KPPS
Namun, dia mengakui bahwa sulit untuk mengatur beras yang sudah disalurkan dan sampai ke masyarakat karena tidak diketahui siapa pembelinya.
Meskipun demikian, dia menegaskan bahwa pihaknya tidak melabeli beras bansos dengan stiker lain.
